TELUK KUANTAN - Bupati Kuansing H Mursini mengingat jajarannya untuk tidak memasukan kegiatan di tengah jalan. Kegiatan dilaksanakan harus sesuai dengan proses perencanaan.

"Maka saya sering sampaikan kepada kita semua, bahwa perencanaan itu harus benar benar sesuai dengan ketentuan," ujar Bupati Kuansing H Mursini di hadapan seluruh jajarannya saat acara penandangantanganan MoU dengan Kejari Kuansing, bertempat di ruang Multimedia Kantor Bupati, Selasa (23/4/2019).

Bupati mengatakan, proses perencanaan dimaksud misalnya dalam penyusunan APBD. Proses dari awal harus melalui Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, baru Musrenbang tingkat Kecamatan dan Kabupaten, selanjutnya baru masuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

"Saya juga sering sampaikan jangan ada kegiatan masuk ditengah jalan," katanya.

Disampaikan Bupati, proses perencanaan harus sesuai dengan koridor. Apabila tidak sesuai dengan koridor perencanaan tentu nantinya akan sulit melakukan pembenaran apa yang kita lakukan.

"Istilah sekarang semua kegiatan itu harus masuk di terminal. Jangan APBD  sudah berjalan baru muncul kegiatan, itu yang saya sebut masuk di tengah jalan," kata Bupati.

Disampaikan Bupati, dengan adanya kesepakatan dengan TP4D, tujuannya untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang diselenggarakan Pemkab Kuansing.

Dengan adanya TP4D nanti diharapkan dapat melakukan pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan.

Juga kata Bupati, termasuk mencegah timbulnya penyimpangan kerugian negara dan kerugian keuangan daerah. Maka dengan adanya kesepakatan ini terutama dibidang TP4D, diharapkan dapat memberikan pendampingan hukum kepada Pemda Kuansing melalui organisasi perangkat daerah.

"Maka setiap pelaksanaan pembangunan pemerintahan yang kita laksanakan tetap la pada koridor hukum," katanya.

"Jadi jangan nanti mentang-mentang kita ada pengawalan dari Kejari. Kita seenaknya saja melaksanakan pemerintahan semau kita. Tidak begitu, tetapi lebih kepada untuk kita tetap melaksanakan sesuai koridor hukum ketentuan-ketentuan yang berlaku," kata Bupati.

Apabila proses sudah benar kata Bupati, sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan oleh kita sebagai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan didaerah kita. Maka dalam perencanaan dan termasuk kegiatan pelaksanaan serta pengawasan terhadap kegiatan yang ada.

Penulis : Robi Susanto
Editor : Yusni Fatimah