BREAKING NEWS :
Mau Diselamatkan Malah Dihadang, Motor Wartawan Net TV Dibakar Massa 22 Mei
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
+ INDEX BERITA +

13:55 - Bupati Kuansing Apresiasi ...
21:18 - BPKAD Kuansing Jamin THR P...
15:04 - Bupati Dapat Ucapan Terima...
15:01 - Bupati Kuansing Galang Dan...
14:17 - Wabup Kuansing Terima Aspi...
19:05 - Bupati Mursini Sampaikan D...
12:02 - Bupati Kuansing Minta Warg...
10:32 - Jelang Porprov 2021, Sekda...
12:13 - Bupati Kuansing Sampaikan ...
18:05 - Bupati Kuansing Mursini Ti...
14:16 - Bupati Kuansing Sampaikan ...
19:20 - Sekda Kuansing Kunjungi Ke...
18:42 - Wabup Halim Hadiri Acara M...
14:17 - Bupati Mursini Gelar Syuku...
18:16 - Bupati Kuansing Resmi Buka...
16:23 - Wabup Kuansing Tandatangan...
16:45 - Sekda Kuansing Buka Acara ...
17:30 - Tutup MTQ XVIII di Pangea...
12:22 - Bupati Kuansing Terima Kel...
19:17 - Wabup Kuansing Bagikan 1.0...
18:06 - BPKAD Kuansing Tegaskan Pr...
17:12 - BPKAD Kuansing Surati OPD ...
16:36 - Wabup Halim Minta Pejabat ...
09:09 - Tingkat Pelaporan Harta Ke...
21:55 - Satu Tahun Jelang Pensiun,...
20:01 - 11 Camat di Kuansing Belum...
12:28 - Batas Waktu Sudah Berakhir...
10:53 - SP2D Sudah Diteken, 218 De...
04:49 - BPKAD Kuansing Sudah Salur...
16:38 - Desak Pemkab Tutup Tempat ...
15:49 - Pemkab Kuansing Siapkan Rp...
04:32 - Jalan ke Lokasi Kecil, Dam...
22:00 - Kebakaran Lahan Terjadi di...
16:52 - Cabang Rutan Teluk Kuantan...
14:57 - Takut Anggaran Cepat Habis...
12:00 - Dishub Kuansing Mulai Urus...
13:40 - Gedung Baru untuk Pelayana...
17:22 - 4.150 Meter Tebing Kritis ...
16:36 - Peringkat UNBK SMA Kuansin...
15:29 - Pembangunan Gedung Pustaka...
13:40 - Safari Ramadan Pemkab Kuan...
17:14 - Usul Beli 6 Unit Alat Bera...
17:06 - Hasil UN Tingkat SMA dan S...
14:43 - KPE PNS di Kuansing Banyak...
16:52 - DAK RSUD Teluk Kuantan Ala...
 
Berakhir 8 Hari Lagi, Baru 20 Pejabat di Kuansing Sampaikan LHKPN
Minggu, 24/03/2019 - 13:42:48 WIB
Kepala Bidang Pembinaan Aparatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kuansing, Sadarisman
Kepala Bidang Pembinaan Aparatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kuansing, Sadarisman
TERKAIT:
 
 

TELUK KUANTAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tenggat waktu penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) pada 31 Maret 2019. 

Namun di Kabupaten Kuansing masih minim pejabat eselon maupun fungsional yang melaporkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meskipun waktu tinggal 8 hari lagi. 

"Dari 110 jumlah pejabat eselon maupun fungsional yang diminta melaporkan LHKPN kepada KPK, baru 20 yang sudah melaporkan LHKPN nya," ujar Kepala Bidang Pembinaan Aparatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kuansing, Sadarisman, Minggu (23/3/2019). 

Dikatakan Sadarisman, data pejabat eselon maupun fungsional seperti bendahara pengeluaran yang sudah melaporkan LHKPN bisa dipantau di web KPK, karena pelaporan tersebut dilakukan secara online.  

"Yang melaporkan itu langsung pejabat eselon maupun fungsional yang namanya terdaftar dalam Perbup dan wajib menyampaikan laporan melalui e-LHKPN," ujar Sadarisman. 

Dijelaskannya, jadi tidak semua ASN di Kabupaten Kuansing melaporkan LHKPN nya kepada KPK. Pejabat maupun fungsional yang melaporkan LHKPN diatur sesuai Peraturan bupati (Perbup) Nomor 6 Tahun 2017 jumlahnya ada 110 pejabat eselon maupun fungsional. 

Dalam Perbup tersebut dijelaskannya, tidak dituliskan jabatannya, namun sudah ada nama-nama yang wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK sesuai dengan master jabatan.  

"Khusus untuk pejabat eselon II dan Camat itu semuanya harus menyampaikan LHKPN nya. Diikuti pejabat eselon III sebagian, dan sebagian lagi bendahara pengeluaran dibeberapa OPD seperti Dinas PUPR, Dinas kesehatan, Dinas pendidikan pemuda dana olahraga, Sekretariat, dan ada beberapa OPD lainnya," katanya.

Kemudian khusus untuk RSUD itu semua pejabat sampai bendahara pengeluaran wajib melaporkan LHKPN kepada KPK. "Mulai Direktur, Kepala bidang, dan bendahara wajib melaporkan LHKPN," katanya. 

Menurutnya, pejabat yang melaporkan LHKPN kepada KPK terutama OPD yang mengelola anggaran yang cukup besar. Khusus Kecamatan, mereka sama dengan Kepala OPD meskipun tidak eselon III tapi tetap dinilai wajib menyampaikan LHKPN.  

"Mungkin nama yang masuk berdasarkan potensi-potensi yang ada, jadi tidak semua ASN namanya terdaftar di Perbup untuk menyampaikan LHKPN," katanya.  

Disampaikan Sadarisman, dalam proses penyampaian LHKPN tugas BKPP sendiri hanya sebagai admin, apabila ada yang menyangkut maka bisa kita bantu. Kemudian tugas BKPP juga mengumpulkan surat kuasa untuk selanjutnya disampaikan ke KPK.

"Kita harapkan pejabat eselon maupun fungsional yang belum menyampaikan LHKPN segera melaporkan, mengingat batas waktu hanya sampai 31 Maret 2019," tegasnya. 

Penulis: Robi Susanto
Editor: Yusni Fatimah


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Mau Diselamatkan Malah Dihadang, Motor Wartawan Net TV Dibakar Massa 22 Mei
  • Agung Toyota Riau Buka Puasa Bersama Mitra Kerja dan Media
  • Polda Metro Jaya Buru Penyandang Dana Pelaku Kerusuhan Massa 21-22 Mei
  • Berita Duka, Ustaz Arifin Ilham Meninggal Dunia di Malaysia
  • PT RAPP Salurkan Bantuan ke Masyarakat di Siak
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved