TELUK KUANTAN - Terkait adanya isu rasionalisasi kegiatan pada APBD Kuansing Tahun 2018 yang disahkan sejak akhir tahun 2017 lalu, Mantan Wakil Bupati Kuansing H Zulkifli menilai telah terjadi pembohongan kepada Dewan, terutama data yang disampaikan tidak objektif sehingga sekarang muncul isu rasionalisasi.

Menurut mantan Wabup Kuansing yang juga mantan Sekda Kuansing ini, biasanya rasionalisasi dilakukan saat kegiatan sudah berjalan, tapi sekarang kegiatan belum berjalan sudah akan dilakukan rasionalisasi.

"Ini membuktikan kalau data yang dilaporkan tidak objektif, ada pembohongan kepada Dewan terutama apa yang disampaikan ke Dewan,"ujar Zulkifli menanggapi rasionaliasi kegiatan sebelum APBD dilaksanakan, kepada halloriau.com, Kamis (8/3/2018).

Menurut Zulkifli, rasionalisasi sebelum kegiatan berjalan dalam pemerintahan ini suatu hal yang cukup fatal. "Artinya data yang disampaikan Pemkab ke Dewan terkesan bukan data sebenarnya,"ujarnya.

Padahal APBD ini adalah bagian UU. Menurut Zulkifli, ini bukan kesalahan Dewan, karena dengan jangka waktu yang pendek tentu tidak semua yang harus dipelajari oleh Dewan dan Dewan tentu hanya melakukan koreksi terhadap budgeting.

"Seharusnya Pemkab sampaikan data akurat ke Dewan, bukan data palsu yang dikasih, kalau dirasionalisasi kegiatan belum jalan ini fatal,"katanya.

Penulis : Robi Susanto
Editor : Yusni Fatimah