Inhu
Pemkab Inhu | DPRD Inhu
 
+ INDEX BERITA

19:58 - Inhu Terima Piagam Sistem ...
19:15 - Capai 2,14 Persen, Pertumb...
12:08 - LAPOR! Diharap Bisa Jadi A...
06:18 - Horee... Orang Miskin Pun ...
06:58 - 32 Desa di Tujuh Kecamatan...
20:26 - Banjir Rendam Ratusan Ruma...
08:44 - Tahun Ini, Dana Rp16 Milia...
05:44 - Melalui Muswillub, Penguru...
07:21 - Pemuda Pancasila Seberida ...
18:36 - Jalintim KM 223 Terancam P...
08:02 - JCH Inhu Mulai Ikuti Pelat...
05:42 - PWI Inhu Tandatangani MOU ...
10:06 - Waduh!! Meski jadi Ibukota...
08:58 - Inhu Raih Piala WTN Laluli...
06:33 - Baru Menjabat Tiga Bulan, ...
19:13 - Pertengahan Februari, E-Ti...
09:53 - Warga Inhu yang Temukan Pu...
05:56 - BPJS Ungkap Program dalam ...
18:32 - 2.428 Tenaga Pendidik Agam...
07:19 - Inhu Serius Sikapi Masalah...
 
Horee... Orang Miskin Pun Kini Bisa Dapat Bantuan Hukum. Begini Tata Caranya...
Selasa, 14/03/2017 - 06:18:31 WIB

RENGAT-Berita gembira bagi masyarakat miskin bahwa pemerintah akan memberikan bantuan hukum. Bantuan hukum diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, persamaan kedudukan didepan hukum, keterbukaan, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas. 

"Memberikan kesempatan yang merata kepada warga miskin untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan. Bantuan hukum diberikan kepada masyarakat miskin dalam perkara keperdataan, pidana dan masalah hukum tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi," ujar Anggota DPRD Riau, Malik Siregar, Minggu (12/3/2017) lalu dalam acara sosialisasi Peraturan daerah (Perda) nomor 03 tahun 2015 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin Desa Kampung Pulau Kecamatan Rengat. 

Menurut Politisi PPP asal pemilihan Inhu-Kuansing ini, bantuan hukum untuk masyarakat miskin untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat, bantuan hukum diselenggarakan oleh gubernur dan diberikan oleh pemberi bantuan sesuai ketentuan undang-undang.

"Sesuai dengan Perda bantuan hukum untuk masyarakat miskin, gubernur mendorong terbentuknya lembaga bantuan hukum dalam melakukan bantuan hukum litigasi didaerah," ucapnya.

Ada ketentuan agar masyarakat miskin yang sedang menjalani proses hukum agar mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah, pertama masyarakat mengajukan permohonan bantuan hukum atas perkaranya dengan membuat uraian singkat tentang pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukumnya, kedua menyerahkan dokumen berkaitan dengan perkara yang dihadapi, ketiga melampirkan surat keterangan miskin dari desa atau kelurahan.

Kata Malik, nantinya advokat atau pengacara akan dibiayai oleh pemerintah provinsi Riau atau dari pemerintah pusat jika, memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dengan cara, membuat Lembaga Bantuan Hukum (LBH), kemudian LBH tersebut  didaftarkan di biro hukum Sekretariat provinsi Riau. 

"Dengan perda bantuan hukum ini, masyarakat miskin jangan takut menghadapi persoalan hukum,"harapnya

Penulis: Dasmun
Editor: Yusni Fatimah



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777 atau 0852 7897 5248
via EMAIL: redaksi@halloriau.com atau
bisa invite PIN halloriau.com: 2B2591DA
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • 20 Ertiga Diesel Hybrid Telah Dipesan Selama Maret
  • Tahun Ini 3.979 Siswa SMA Sederajat di Kuansing Bakal Ikuti UN
  • Soal Penghargaan Adipura, Bengkalis Masih Tunggu Hasil Penilaian
  • Ada Orang Kaya Masuk Data Fakir Miskin, Laporkan!!
  • KUA PPAS Kuansing Tanpa Paraf Ketua Tim TAPD, Kok Bisa?
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved