Inhu
Pemkab Inhu | DPRD Inhu
 
+ INDEX BERITA

05:44 - Melalui Muswillub, Penguru...
07:21 - Pemuda Pancasila Seberida ...
18:36 - Jalintim KM 223 Terancam P...
08:02 - JCH Inhu Mulai Ikuti Pelat...
05:42 - PWI Inhu Tandatangani MOU ...
10:06 - Waduh!! Meski jadi Ibukota...
08:58 - Inhu Raih Piala WTN Laluli...
06:33 - Baru Menjabat Tiga Bulan, ...
19:13 - Pertengahan Februari, E-Ti...
09:53 - Warga Inhu yang Temukan Pu...
05:56 - BPJS Ungkap Program dalam ...
18:32 - 2.428 Tenaga Pendidik Agam...
07:19 - Inhu Serius Sikapi Masalah...
19:42 - APBD Inhu Tahun 2017 Sebes...
05:42 - Telan Dana Rp14,5 Miliar, ...
10:49 - Tahun Ini 24 Unit Pamsimas...
18:26 - Demo ke DPRD Inhu, Mahasis...
11:36 - Awal Tahun, Intsiawati Ayu...
19:21 - Walau APBD Turun, Pemkab I...
12:04 - Pembangunan Jalan Dua Jalu...
 
Pemkab Inhu Sosialisasi Perbedaan Hibah dan Bansos
Senin, 05/12/2016 - 05:41:16 WIB

RENGAT-Guna menyamakan persepsi, Pemerintah Kabupaten Inhu menggelar sosialisasi pemberian hibah dan bantuan sosial (Bansos). Hal tersebut sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 14 tahun 2016.

Kegiatan yang dibuka Plt Sekda Inhu Hendrizal ini menghadirkan dua narasumber yakni, Kepala Seksi Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wilayah I, Kementerian Dalam Negeri, Agung Aliyanto AK dan Perwakilan dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu.

Plt Sekda Inhu, Hendrizal menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini digelar agar pengelolaan keuangan daerah, termasuk pemberian hibah dan bansos yang dilakukan Pemkab Inhu sesuai dengan aturan serta ketentuan yang berlaku.

"Saya berharap peserta sosilisasi ini dapat berperan aktif untuk mempertanyakan sebenar-benarnya perbedaan antara hibah dan bansos, sehingga dalam pengelolaannya tidak terjadi permasalahan dan sesuai dengan aturan perundang-undangan," jelas Plt Sekda Hendrizal.

Sementara itu, dalam paparannya, Kepala Seksi Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wilayah 1 Kementerian Dalam Negeri, Agung Aliyanto AK menjelaskan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016, ada beberapa penegasan dan kriteria dalam pemberian hibah serta bansos yang bersumber dari APBD.

"Hibah daerah dapat diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lain, BUMN dan BUMD, badan dan lembaga, organisasi kemasyarakatan. Sedangkan masyarakat tidak masuk dalam kategori penerima hibah," jelasnya.

Kemudian untuk mengalokasikan hibah, pemerintah daerah harus terlebih dahulu memprioritaskan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. "Sepanjang belanja urusan wajib dan urusan pilihan sudah terpenuhi, silahkan pemerintah daerah mengalokasikan dana hibah," tegasnya.

Sedangkan penerima bansos yang diperbolehkan diantaranya individu, keluarga, masyarakat serta lembaga non pemerintah yang bergerak pada bidang pendidikan keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko.

"Tahun 2017 mendatang penerapan sanksi terhadap pelanggaran terkait pengelolaan dana hibah dan bansos ini sudah mulai diterapkan. Untuk diharapkan kesamaan persepsi dan pemahaman terhadap pengelolaan dana hibah dan bansos ini dapat benar-benar dipahami," tutup Agung.

Hadir pada kegiatan yang dilaksanakan akhir pekan lalu di Aula Bappeda dan Litbang Kabupaten Inhu diantaranya Ketua DPRD Inhu Miswanto, Plt Asisten Administrasi Umum Suseno Aji, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Kantor serta camat se Kabupaten Inhu. 

Penulis: Dasmun
Editor: Yusni Fatimah



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777 atau 0852 7897 5248
via EMAIL: redaksi@halloriau.com atau
bisa invite PIN halloriau.com: 2B2591DA
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Anggota DPRD Pekanbaru Ikut " Demam" Tanjak
  • Pengurus TP-PKK Rohil Periode 2016-2021 Resmi Dilantik
  • Polda Riau Gelar Operasi Simpatik 2017 Selama 21 Hari, Masyarakat Dihimbau Berhati-hati
  • Wow..Kasus DBD di Pekanbaru Tembus 118 Kasus
  • Enam Tersangka Kasus Korupsi Tanjung Mayat Meranti Ditahan
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved