Inhu
Pemkab Inhu | DPRD Inhu
 
+ INDEX BERITA

13:32 - Kejari Inhu Gelar Pisah Sa...
15:48 - Truck Tangki PT Sumber Ken...
12:02 - 13 ASN di Lingkungan Kemen...
15:58 - Pertama di Riau, Bupati Ku...
14:44 - Kedatangan Kapolda, Danrem...
17:13 - Bangunan Liar di Balai Ada...
11:31 - Soal Peredaran Buku Disiny...
16:37 - Ketua DPRD Inhu Pimpin Par...
12:02 - Wabup Inhu Pimpin Sosialis...
11:41 - Pemkab Inhu Datangkan Syei...
19:33 - Tim Terpadu Mediasi Kelomp...
13:34 - Assistent I Pemkab Inhu Ha...
10:28 - Sudah Bayar 7 Bulan Lalu N...
12:14 - Warga Desa Keritang Kunjun...
10:55 - Zulmansyah Sekedeng: Tahun...
13:39 - 3 Jenis Penyakit Ini Terde...
12:28 - PWI Inhu Deklarasi Anti Ho...
10:02 - PWI Inhu Besok Gelar Senam...
11:02 - Wabup Inhu Khairizal Pimpi...
10:24 - Pakai Motor Trail, Bupati ...
 
Pemkab Inhu Sosialisasi Perbedaan Hibah dan Bansos
Senin, 05/12/2016 - 05:41:16 WIB

RENGAT-Guna menyamakan persepsi, Pemerintah Kabupaten Inhu menggelar sosialisasi pemberian hibah dan bantuan sosial (Bansos). Hal tersebut sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 14 tahun 2016.

Kegiatan yang dibuka Plt Sekda Inhu Hendrizal ini menghadirkan dua narasumber yakni, Kepala Seksi Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wilayah I, Kementerian Dalam Negeri, Agung Aliyanto AK dan Perwakilan dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu.

Plt Sekda Inhu, Hendrizal menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini digelar agar pengelolaan keuangan daerah, termasuk pemberian hibah dan bansos yang dilakukan Pemkab Inhu sesuai dengan aturan serta ketentuan yang berlaku.

"Saya berharap peserta sosilisasi ini dapat berperan aktif untuk mempertanyakan sebenar-benarnya perbedaan antara hibah dan bansos, sehingga dalam pengelolaannya tidak terjadi permasalahan dan sesuai dengan aturan perundang-undangan," jelas Plt Sekda Hendrizal.

Sementara itu, dalam paparannya, Kepala Seksi Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wilayah 1 Kementerian Dalam Negeri, Agung Aliyanto AK menjelaskan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016, ada beberapa penegasan dan kriteria dalam pemberian hibah serta bansos yang bersumber dari APBD.

"Hibah daerah dapat diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lain, BUMN dan BUMD, badan dan lembaga, organisasi kemasyarakatan. Sedangkan masyarakat tidak masuk dalam kategori penerima hibah," jelasnya.

Kemudian untuk mengalokasikan hibah, pemerintah daerah harus terlebih dahulu memprioritaskan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. "Sepanjang belanja urusan wajib dan urusan pilihan sudah terpenuhi, silahkan pemerintah daerah mengalokasikan dana hibah," tegasnya.

Sedangkan penerima bansos yang diperbolehkan diantaranya individu, keluarga, masyarakat serta lembaga non pemerintah yang bergerak pada bidang pendidikan keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko.

"Tahun 2017 mendatang penerapan sanksi terhadap pelanggaran terkait pengelolaan dana hibah dan bansos ini sudah mulai diterapkan. Untuk diharapkan kesamaan persepsi dan pemahaman terhadap pengelolaan dana hibah dan bansos ini dapat benar-benar dipahami," tutup Agung.

Hadir pada kegiatan yang dilaksanakan akhir pekan lalu di Aula Bappeda dan Litbang Kabupaten Inhu diantaranya Ketua DPRD Inhu Miswanto, Plt Asisten Administrasi Umum Suseno Aji, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Kantor serta camat se Kabupaten Inhu. 

Penulis: Dasmun
Editor: Yusni Fatimah


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Telkomsel Dinilai Operator Paling Taat Aturan Registrasi
  • SPS Riau Ramaikan WAN IFRA Bali 2018
  • SMKN 3 Wisuda 409 Siswa, 20 Persen Sudah Bekerja
  • Terlihat Makin Sporty, Model Lampu Suzuki NEX II Diadopsi dari GSX
  • DPRD Minta Pemkab Inhil Optimalkan Potensi Retribusi Pelabuhan
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved