Inhu
Pemkab Inhu | DPRD Inhu
 
+ INDEX BERITA

12:59 - Pertama Kalinya, Polres In...
16:06 - Wabup Inhu Sampaikan Nota ...
09:31 - FKUB Inhu Ajak Jaga Keruku...
11:26 - Dipadati Ribuan Masyarakat...
11:16 - Beri Semangat untuk Person...
09:01 - Padamkan Karhutla, Puluhan...
10:05 - Kurangi Sampah Plastik, Po...
13:14 - Besok, Bupati Yopi Arianto...
15:46 - Bupati Inhu bersama Kapolr...
14:20 - Tiga Tahun Listrik Tak Kun...
13:44 - Polres Inhu Kembali Raih P...
13:58 - Wujudkan Desa Mandiri, Pem...
15:45 - Bupati Inhu H Yopi Arianto...
14:52 - Tingkatkan Kesiapsiagaan, ...
10:32 - Naas, Niat Cari Besi di Su...
11:24 - Sikap Tegas bagi ASN Terli...
11:08 - AKBP Dasmin Ginting SIK: E...
16:14 - H Lasmi Ismael: Masyarakat...
11:20 - Wujudkan Reformasi Birokra...
12:09 - Terpilih Secara Aklamasi, ...
 
Jaksa Periksa Sekwan Terkait Kelebihan Bayar DPRD Inhu, Ketua dan Anggota Dewan Menyusul
Rabu, 29/05/2019 - 06:02:10 WIB

RENGAT - Kelebihan bayar di DPRD Inhu yang menyebabkan Lpj DPRD tak tuntas kini berujung jaksa periksa Sekwan, Ketua dan Anggota DPRD Inhu juga akan diperiksa.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Indragiri Hulu (Inhu) mendalami kelebihan bayar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berdampak pada laporan pertanggungjawaban DPRD.

Pada Senin (27/5/2019) kemarin, Sekretaris DPRD Inhu, Kuwat Widiyanto dipanggil oleh Kejari Inhu.

Namun saat ditemui Tribuninhu.com usai pemeriksaan, Kuwat enggan berkomentar soal pemeriksaan yang dijalaninya.

Sementara itu, Kepala Kejari Inhu, Hayin Suhikto melalui Kasi Pidsus Kejari Inhu, Ostar Al Pansri membenarkan hal tersebut.

"Benar, ada pemeriksaan terhadap Sekwan DPRD Inhu. Baru sebatas Puldata Pulbaket saja," ujarnya singkat.

Ostar melanjutkan, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan terhadap Ketua dan anggota DPRD Inhu lainnya.

"Kita akan panggil Ketua dan Anggota DPRD Inhu guna pengumpulan data lanjutan," ungkap Ostar.

Terkait kelebihan bayar tersebut, Kuwat sebelumnya menyampaikan sejumlah anggota DPRD sudah mengembalikan.

Namun ia enggan mengungkapkan siapa yang sudah mengembalikan.

Sementara itu, beberapa waktu yang lalu, Ketua DPRD Inhu, Miswanto mengatakan kepada Tribuninhu.com bahwa dana kelebihan bayar tersebut merupakan utang yang harus dibayar.

"Namanya utang harus dibayar, namun pertanyaannya itu menjadi utang siapa," ungkap Miswanto.

Hal ini dikarenakan masih ada anggota DPRD Kabupaten Inhu yang belum mengembalikan dana kelebihan bayar yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2017 lalu.

Sementara itu Sekretaris DPRD Inhu, Kuwat Widiyanto yang coba dikonfirmasi masih belum memberikan jawaban.

Sumini, Wakil Ketua DPRD Inhu yang dikutip Tribuninhu.com membenarkan informasi soal ada anggota DPRD Inhu yang belum mengembalikan dana kelebihan bayar transportasi itu.

Meski ia enggan menjelaskan siapa saja yang belum melakukan pengembalian.

"Saya tidak membahas sampai sedetail itu," kata Sumini kepada Tribuninhu.com, Senin (4/3/2019).

Dirinya juga membantah bahwa hal ini merupakan kesalahan dewan.

Pasalnya menurut Sumini pihaknya hanya menerima anggaran saja, sementara yang menyerahkan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Terkait hal ini, unsur pimpinan DPRD Inhu melaksanakan rapat membahas hal ini.

Namun saat rapat tersebut, Setwan tidak hadir.

Hanya saja Sumini membantah bahwa pertemuan tersebut membahas soal temuan BPK RI perwakilan Provinsi Riau.

"Tidak membahas itu, tadi rapat dengan Bamus membahas soal rapat peripurna pengesahan Ranperda," kata Sumini.

Sementara itu, soal pengembalian dana kelebihan bayar itu juga dibenarkan oleh Ketua Komisi II DPRD Inhu, Nofriadi.

Menurutnya memang ada sejumlah anggota DPRD Inhu yang belum mengembalikan.

"Ada yang belum mengembalikan, sementara sebagian lagi sudah," kata Nofriadi ketika ditemui usai pertemuan.

Tribuninhu.com mencoba mengkonfirmasi Ketua DPRD Inhu, Miswanto namun tidak mendapat jawaba.

Begitu juga dengan Sekretaris DPRD Inhu, Kuwat. Tribuninhu.com mencoba menemui Kuwat di ruangannya, namun dirinya tidak di tempat.

Begitu juga saat dihubungi melalui selularnya juga masih belum mendapatkan jawaban.

Hingga kini belum ada konfirmasi dari Setwan terkait pertanggungjawaban DPRD Inhu tersebut. (*)


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Makin Luas, Kapolres Pelalawan Terpaksa Menginap di Lokasi Karhutla
  • Dampingi Gubri saat Tinjau Lokasi Kebakaran Pasar Tembilahan, Bupati Wardan Minta Pedagang Bersabar
  • Gebyar Merdeka, Beli Xpander di NBM Pekanbaru Bonus 3 Gram Emas dan Seat Cover
  • Hasil FP3 MotoGP Inggris: Quartararo Masih Terdepan, Rossi Peringkat 2
  • Pariwisata Hong Kong Oleng, Perhotelan dan Properti Turunkan Harga
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved