PEKANBARU - Dody Fernando selaku kuasa hukum Syafri Harto, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau (Unri) non aktif yang terjerat kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswinya sendiri, menyampaikan eksepsi atau keberatan atas dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Diketahui, Syafri Harto telah menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Selasa (25/1/2022).

Atas perbuatannya, Syafri Harto didakwa dengan dakwaan primair yaitu Pasal 289 KUHP. Lalu, dakwaan subsidair di Pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP serta dakwaan lebih subsidair di Pasal 281 ke-2 KUHP. Terhadap dakwaan-dakwaan itu, tim kuasa hukum Syafri Harto menyatakan keberatan.

"Karena dalam pasal pencabulan ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan tapi dalam dakwaan tidak diuraikan kapan Pak Syafri Harto melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan," kata Dody.

"Tidak ada saksi yang melihat (kejadian itu). Kalau ada kekerasan, ada bekas lebam dan visum. Ini tidak ada. Makanya kita sangat menyayangkan keterangan satu orang (korban) menjadi dasar."

Ia juga menilai bahwa kasus ini terlalu dipaksakan karena dasar penegakan hukum hanya berdasarkan pengakuan satu orang korban.

"Keterangan satu orang saksi bukanlah saksi dan itu tidak bisa dijadikan dasar untuk menghukum orang," tutur Dody.

Dody juga menyayangkan permintaan tim kuasa hukum untuk melakukan uji kebohongan menggunakan alat lie detector pada korban tidak dilakukan. Sebelumnya, Syafri Harto juga telah diuji kebohongan menggunakan alat tersebut.

"Kita sudah sampaikan beberapa bukti yang menurut kami ada indikasi (kebohongan) cerita L (korban) yang kita tembuskan ke kejaksaan tapi itu tidak dilakukan. Biar berimbang," ujarnya.

Meski begitu, mengingat perkara ini telah bergulir di persidangan, tim kuasa hukum mengaku akan tetap menjalani dan menghormati semua proses hukum yang berlangsung serta akan menerima jika pada akhirnya Syafri Harto tetap dinyatakan bersalah. Dengan catatan, kata Dody, jika Syafri Harto pada akhirnya dinyatakan tidak bersalah maka semua pihak juga harus menerima itu.

Penulis: Rinai
Editor: Ardian

BERITA LAINNYA
Indonesia Perjuangkan Pemberdayaan Perempuan dan Pengentasan Kemiskinan di Sidang CSW ke-68 PBB Sudah Salurkan Rp23,6 Miliar, BRK Syariah Buka Peluang Petani Dapat Dana Peremajaan Sawit Topaz, Bibit Sawit Unggul dari Asian Agri, Andalan Petani Sawit di Riau Bacalon Walikota Pekanbaru Rahmansyah Kembalikan Formulir Pendaftaran ke PKB dan Nasdem Fuad Kembalikan Formulir Pendaftaran Calon Bupati ke DPC PDI-P Rohil		Suhartono Mantap Maju Lawan Incumbent dan Calon Bupati Lainnya di Pilkada Siak 2024 NETA Auto Indonesia Catatkan 108 SPK di PEVS 2024 Mantap Maju Pilkada 2024, Suyadi Incar Jadi Calon Wakil Gubernur Riau PWI Riau Terima Surat Dukungan Resmi untuk HPN 2025 dari Pemprov Karena Perusahaan Sawit SLS di Pelalawan, Asril: Saya Merasa Kaya Raya