www.halloriau.com  
Hukrim
BREAKING NEWS :
Kejari Kuansing Akan Tarik Kendaraan Dinas yang Dikuasai Mantan Pejabat
 
Terdakwa Korupsi Gedung Fisipol Unri Divonis 2 Tahun Penjara, JPU Banding
Senin, 19/08/2019 - 10:37:16 WIB

PEKANBARU - Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan banding atas vonis majelis hakim yang menghukum terdakwa dugaan korupsi pembangunan proyek pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Riau (Unri), Dr Zulfikar Jauhari, dan Benny Johan. Kedua terdakwa divonis hakim dengan penjara selama 2 tahun.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, Yuriza Antoni, mengatakan, pernyataan banding akan disampaikan JPU ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, Senin (19/8/2019). "Kami ajukan banding, rencananya Senin disampaikan," ujar Yuriza, Minggu (18/8/2019).

Yuriza menyebutkan, putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang diketuai Dahlia Panjaitan belum memenuhi rasa keadilan. Putusan itu jauh dari tuntutan JPU.

"Untuk Benny Johan, putusannya kurang dari 2/3 tuntutan JPU.Untuk Zulfikar karena putusannya terdakwa tetap tahanan kota," kata Yuriza.

Zulfikar merupakan dosen  di Unri sekaligus sebagai tim teknis  proyek pembangunan gedung pascasarjana Fisipol Unri. Sementara Benny Johan merupakan Direktur CV Reka Cipta Konsultan sebagai konsultan perencana dan pengawas.

Dalam persidangan, Kamis (14/8/2019) petang, Zulfikar dan Benny divonis masing-masing 2 tahun penjara, dengan Rp50 juta atau subsider 3 bulan kurungan. Untuk Benny Johan diberi hukuman tambahan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 43.200.000 atau subsider 6 bulan kurungan.

Hukuman kedua terdakwa lebih ringan dari tuntutan JPU. Sebelumnya JPU menuntut Zulfikar Jauhari dengan penjara 3 tahun  dan Benny Johan 3,5 tahun penjara, dengan masing-masing Rp 50 juta atau subsider 6 bulan kurungan.

JPU juga menuntut Benny Johan membayar uang pengganti kerugian negara Rp 43.200.000. uang itu dapat diganti kurungan selama 1 tahun 10 bulan.

Pengerjaan proyek pembangunan gedung pascasarjana Fisipol Unri dianggarkan dari  APBN tahun 2012 dengan nilai Rp 9 miliar. Penyimpangan dalam proyek ini, terlihat dari awal pelaksanaan proses lelang.

Saat itu, proses lelang diketahui gagal hingga 2 kali. Akibatnya, panitia lelang melakukan penunjukkan langsung untuk menentukan pelaksana kegiatan.

Sejatinya yang boleh mengerjakan proyek tersebut adalah peserta lelang yang telah mendaftar karena dalam pendaftaran, peserta pastinya membuat surat keterangan penyanggupan. Namun, oleh panitia lelang dipilihlah rekanan yang sama sekali tidak mendaftar.

Proses penunjukkan tersebut dilakukan oleh panitia lelang bersama seorang oknum yang tak lain merupakan ketua tim teknis kegiatan tersebut. Kontrak kerja ditandatangani oleh direktur rekanan yang dipalsukan.

Dalam pengerjaannya, pada akhir Desember 2012 tidak selesai dan hanya rampung sekitar 60 persen. Walaupun hanya rampung 60 persen tetapi anggaran tetap dicairkan 100 persen. Diduga terjadi  kongkalikong antara tim teknis yang menyatakan jika pengerjaan kegiatan sudah 100 persen rampung.

Sebelumnya perkara ini melibatkan  mantan Pembantu Dekan II Fisipol Unri,  Heri Suryadi, dan Komisaris PT Usaha Kita Abadi selaku kontraktor proyek Ruswandi. Keduanya sudah divonis pengadilan dengan penjara masing-masing 2 tahun dan 3 tahun penjara.

Penulis : Linda Novia
Editor : Yusni Fatimah



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Kejari Kuansing Akan Tarik Kendaraan Dinas yang Dikuasai Mantan Pejabat
  • Bersama HIPGABI Riau, PPNI Meranti Bagikan Masker N95 di Selatpanjang
  • Gelar Aksi Damai, Massa Cipayung Nilai Gubri Lamban Atasi Karhutla
  • Diduga Akibat Asap Tebal dan Sarat Muatan, Kempang Bermuatan BBM Karam di Selat Air Hitam
  • Eka Hospital Pekanbaru Peringati The First World Patient Safety Day 2019
  •  
    Komentar Anda :

     
     
    Potret Lensa
    Gagalkan Perdagangan Satwa Dilindungi
     
     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved