PEKANBARU - Penantian panjang Polda Riau untuk menyeret tersangka korporasi, Dirut Utama PT. Hutahaean atas kasus perambah kawasan hutan, ke meja hijau pupus sudah. Pasalnya dia balik menyiasati melawan dengan jalur Praperadilan yang berujung kemenangan. 

Kemenangan ini disampaikan melalui Amar Putusan yang dibacakan Hakim tunggal Martin Ginting dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Senin (19/2/2018) petang, menyebutkan tersangka tidak bersalah. Otomatis statusnya lepas dari jeratan hukum.

Putusan itu menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau (Termohon I) selaku penanggung jawab dalam kasus ini, tidak sah. Otomatis tindakan termohon II dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Riau yang menyatakan berkas PT. Hutahaean dengan tersangka Harangan Wilmar, juga tidak sah.

Untuk itu Hakim menilai bahwa mulai dari proses penyidikan hingga pelimpahan berkas ke Kejaksaan dan setelah dipastikan lengkap atau P21, gugur. Sehingga surat pemohon sudah P21 adalah tidak berdasarkan hukum.

Meski kemenangan yang diraih PT. Hutahaean dalam sidang prapidnya semalam, diduga sarat adanya indikasi 'permainan', namun pihak Polda Riau menepis keras segalanya.

"Itu infonya tidak benar. Kasus ini akan terus kami lanjutkan," tegas Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Guntur Aryo Tejo kepada halloriau.com, Selasa (20/2/2018) sore.

Ia mejelaskan, dalam berkas perkara tersangka PT. Hutahaean, pihaknya sudah melengkapi semuanya atau P21. Lanjut Guntur, dalam pemanggilan pertama dan kedua dalam tahap II, yang bersangkutan  tidak hadir, dengan alasan sakit.

"Mungkin saat itulah, penasehat hukum tersangka mengajukan proses Praperadilan (Prapid)," ucap Guntur.

Terkait amar putusan yang dibacakan Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Martin Ginting memenangkan gugatan Praperadilan tersangka perambahan kawasan hutan melawan Polda Riau dan Kejati.

"Kita akan mengambil langkah cepat, dengan mempelajari amar putusan Praperadilan tersebut," singkat Guntur.

Sebelumnya, penyidik Polda Riau mengalami kendala terhadap pelimpahan tahap II ke Kejati Riau. Lantaran tersangka Dirut PT. Hutahaean mengalami sakit terbukti surat keterangan sakit sudah dilayangkannya, yang mengharuskan pertolongan medis.

Selang beberapa hari sejak menerima surat keterangan sakit tersangka, masyarakat Riau digemparkan kabarnya PT. Hutahaean menang melawan Polda Riau dan Kejati Riau dalam sidang Praperadilan.

Sebelumnya, kasus ini mencuat ke permukaan lantaran Koalisi Rakyat Riau (KRR) melaporkan ke Polda Riau, menyebutkan bahwa sebanyak 33 perusahaan di Riau diduga telah telah melakukan tindak pidana penguasaan lahan dan hutan secara ilegal.

Dari keterangannya, sebanyak 33 perusahaan diduga berada di dalam kawasan hutan seluas 103.320 hektare. Itu data yang masuk di Panitia Khusus Monitoring dan Evaluasi Perizinan DPRD Riau.

PT. Hutahaean sendiri termasuk didalam 33 perusahaan yang terdapat juga 4 perusahaan yang kasusnya naik ke tingkat penyidikan. Lahan seluas 203.977 hektare ditanami sawit tanpa menggunakan izin Hak Guna Usaha (HGU).

PT. Hutahaean sendiri telah ditetapkan Polda Riau sebagai tersangka pada bulan Juli 2017 silam dalam kasus dugaan mengeksploitasikan lahan seluas 853 hektare diluar Hak Guna Usaha (HGU).

Dalam kasus ini, Polda Riau telah melibatkan empat tim ahli lingkungan untuk pengkajian dan pengukuran lahan tersebut.

Penulis: Helmi
Editor: Yusni Fatimah