www.halloriau.com
HalloIndonesia
BREAKING NEWS :
Soal Penurunan Passing Grade CPNS 2019, BKN: Tak Mau Jeblok
 
UU Baru sudah Berlaku, Anehnya, KPK Belum Terima Dokumen Resminya
Sabtu, 19/10/2019 - 06:17:07 WIB

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menerima dokumen Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah berharap lembaga antirasuah segera menerima dokumen tersebut. Sebab, UU yang baru tersebut merupakan acuan lembaga antirasuah dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi.

"Tentu saja sebagai penegak hukum kita harus landaskan tindakan-tindakan kita dengan dasar yang jelas dan UU yang resmi. Jadi KPK berharap UU yang resmi segera dipublikasikan sehingga bisa jadi pedoman semua pihak khususnya KPK dalam pelaksanaan tugas," ujar Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2019).

Febri mengatakan, pihak lembaga antirasuah pada Kamis, 17 Oktober kemarin sudah berkoordinasi dengan pihak Kementerian Hukum dan HAM terkait UU tersebut. Menurut Febri, pihak Kemenkum HAM sudah menjelaskan bahwa UU KPK yang baru itu sudah berlaku sejak 17 Oktober 2019 kemarin.

"Tapi yang jadi persoalan adalah sampai dengan hari ini kami belum mendapatkan dokumen UU secara resmi. Jadi KPK tidak pernah ketahui secara persis bagaimana sebenarnya isi detil UU secara resmi yang sudah diundangkan tersebut. Memang ada dokumen-dokumen yang diedarkan saat paripurna (DPR)," kata dia di merdeka.

Febri pun berharap KPK segera menerima dokumen UU Nomor 19 Tahun 2019 demi keberlangsungan pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Jangan sampai ada kondisi ketidakpastian hukum karena UU tersebut belum dipublikasikan, apalagi ada kondisi kekosongan hukum, dan itu sangat beresiko bagi upaya pemberantasan korupsi," kata Febri.(*)


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Soal Penurunan Passing Grade CPNS 2019, BKN: Tak Mau Jeblok
  • Alexander Paparkan Kecanggihan Alat Pemadam Karhutla dari Rusia yang Diserahkan BNPB ke Riau
  • Berkas Kasus Karhutla PT SSS sudah P21, Polda Riau segera Limpahkan​ ke Kejaksaan
  • Mitsubishi Targetkan Xpander Cross Terjual 1.500 Unit Per Bulan
  • Dua Keunggulan Paling Mencolok Mitsubishi XPander Cros
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    Potret Lensa
    Studi Jurnalistik to Vietnam PWI Riau
     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved