JAKARTA - Ada lebih dari Rp 2 triliun dana pajak kendaraan bermotor mengendap alias belum disetor ke Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Namun alih-alih memberi sanksi tegas, Pemprov DKI justru menghapus sanksi administrasi tersebut, sekaligus memberi diskon untuk tarif BBN (Bea Balik Nama) dan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) hingga maksimal 50 persen.

Lalu yang diuntungkan atas kebijakan ini apa hanya 2 juta unit kendaraan penunggak pajak tersebut?

"Tidak juga. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah daerah tidak akan dirugikan, tetapi justru akan menstimulasi para penunggak pajak supaya segera memenuhi kewajibannya," kata Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, Faisal Syafruddin, ditemui detikcom, di kantornya, Jakarta, Senin (16/9/2019), seperti yang dilansir dari detik.

Lanjut Faisal, ketika para penunggak pajak memenuhi kewajibannya, maka di situ akan ada tambahan data base wajib pajak yang penting bagi Pemerintah DKI Jakarta.

"Kalau selama ini mungkin yang bayar pajak hanya 7 juta-8 juta unit kendaraan, dengan (adanya kebijakan) ini mungkin nanti mereka bayar pajak, otomatis data base kita akan meningkat, sehingga bisa diketahui lebih valid jumlah wajib pajak di DKI Jakarta," terangnya lagi.

Selain itu, dengan adanya keringanan ini Pemprov DKI Jakarta tak hanya berharap menstimulus penunggak pajak, tapi juga bisa mendorong mereka ke depannya untuk menjadi warga yang sadar membayar pajak, tertib administrasi dan meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan. *

BERITA LAINNYA
SKK Migas Sumbagut Audiensi dengan Pj Gubri SF Hariyanto, Begini Pembahasannya PKS Soon Following Nasdem-PKB Joins Prabowo-Gibran Coalition Cuaca Ekstrem Diprediksi Masih Melanda Riau Akhir Pekan ini Hasil FP2 MotoGP Spanyol: Bagnaia Terdepan, Marquez Ketiga Jadwal Semifinal Piala Asia U-23 2024: Indonesia Vs Uzbekistan		NasDem-PKB Membelot Dukung Prabowo, Oposisi 'Kurus' Tersisa PDIP dan PKS PGN Optimalkan LNG, Penuhi Kebutuhan Energi Industri di Tengah Risiko Geopolitik 88 Kg Sabu Dimusnahkan, Kapolda Target Tak Ada Lagi Kampung Narkoba di Riau Selain Edy Natar, Eks Gubernur Annas Maamun Ikut Ambil Formulir di PDIP Riau Plt Bupati Kepulauan Meranti, Asmar Terima Penghargaan Most Inspiring Figure 2024