JAKARTA - Pernyataan GP Ansor mengenai banyak pejabat teras dan PNS BUMN mendukung khilafah, kata mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu hanya bermuatan politis.
Menurutnya, hal itu belum pernah ia temukan selama menjabat Sesmen BUMN.
"Saya enggak ketemu sama sekali. Saya anggap ini politis karena definisi khilafah enggak jelas. Jadi seakan-akan orang yang tidak tunduk dengan mereka adalah khilafah," kata Said seperti dilansir dari cnnidonesia.com, Sabtu (12/1/2019).
Said termasuk lama memiliki karier di Kementerian BUMN yakni saat dipimpin oleh Sugiharto pada 2004, Sofyan Djalil hingga Mustafa Abubakar yang berakhir pada 2011.
Pernyataan itu sebelumnya disampaikan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Yaqut Cholil Qoumas menyatakan banyak PNS hingga pejabat teras mendukung berdirinya negara khilafah. Namun, ia tak merinci pejabat teras serta kelompok yang disebut mendukung khilafah.
"Misalnya di ASN itu sudah banyak kelompok-kelompok pengusung khilafah itu yang pengen negara lain selain Indonesia masuk di sana. Di pejabat teras BUMN juga sudah banyak," kata Gus Yaqut.
CNNIndonesia masih berusaha menghubungi Sekretaris Menteri BUMN Imam A Putro terkait dengan persoalan ini.
Ia juga meminta Presiden Joko Widodo segera menindak orang dan kelompok yang mendukung berdirinya selain Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dasar Pancasila.
Hal itu dipaparkan sebab dirinya menyadari pemerintah tidak bisa langsung memecat atau memutasi ASN yang terlibat khilafah karena terbentur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Ia bahkan menyarankan Presiden merevisi UU itu usai Pilpres 2019.
Menanggapi hal itu, Said Didu menegaskan tudingan sudah dibantah Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pernyataan GP Ansor disebut JK belum terbukti sama sekali. Sehingga Said kembali mempertanyakan dasar dan maksud tudingan itu.
"Saya menyatakan ini upaya pemecah belah karena sangat gampang menuduh orang yang tidak sepaham adalah HTI, khilafah. Padahal kan belum tentu," tutur mantan Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini.
Pada Mei 2018, Direktur Riset Setara Insititute Halili menyebut bahwa oknum pegawai BUMN dan PNS kerap kali diduga membantu memberikan dukungan dana kepada jaringan teroris untuk melakukan berbagai aksi teror.
Ia menggolongkan kelompok itu sebagai 'suporter' yang masuk kedalam jaringan terorisme, terutama dalam menyokong pendanaan.
"Kalau kita lihat perspektif jaringan teroris...ada termasuk (kelompok) suporter, termasuk PNS eselon tinggi, pegawai BUMN yang mentransfer dana untuk dukung aksi itu," kata Halili saat menghadiri acara diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu. (*)
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
.jpg)
