PEKANBARU - Kartu kendali untuk membeli gas elpiji 3 kilogram ternyata sudah beredar di tengah masyarakat. Kartu kendali elpiji 3 kilogram ini diduga kuat dikeluarkan oleh pihak pangkalan.
Warga yang ingin mendapatkan kartu kendali ini pun terpaksa harus membayar Rp4 ribu. Sejauh ini Pemko Pekanbaru dan pihak Pertamina belum menertibkan kartu tersebut.
"Kita dijatah satu tabung satu minggu," kata salah seorang warga di Jalan Uka.
Warga ini menyebutkan, pihak pangkalan berasalan menerbitkan kartu tersebut adalah untuk mempermudah warga sekitar saat ingin membeli gas bersubsidi ke pangkalan. Selama ini warga harus membawa Kartu Keluarga (KK) saat akan membeli gas, maka dengan adanya kartu kendali ini warga tidak perlu lagi membawa KK.
"Sebenarnya ini bagus. Tapi kami tidak tahu ini resmi dari pemerintah atau akal-akalan pangkalan saja. Karena kartu itu dijual pihak pangkalan satu kartu Rp4 ribu," ujarnya.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru mengaku belum pernah mengeluarkan kartu kendali bagi pengguna elpiji bersubsidi di Kota Pekanbaru. Meskipun pihaknya memang sebelumnya sudah mewacanakan program tersebut.
"Ini sudah kita bicarakan saat rapat bersama Pertamina, Hiswana Migas dan Disperindag Provinsi Riau awal November kemarin. Tapi belum kita terapkan di lapangan," kata Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Pekanbaru, Irba Sulaiman di Pekanbaru.
Harusnya, untuk merealisasikan wacana tersebut, dibutuhkan koordinasi dan persiapan matang, termasuk siapa pihak yang harus menerbitkan kartu kendali tersebut. "Yang jadi persoalan dibebankan ke siapa, kami tidak ingin (kartu kendali) ini dibebankan ke masyarakat," ujarnya.
Ditanya soal beredarnya kartu kendali yang dikeluarkan oleh pemilik pangkalan di sejumlah titik di Kota Pekanbaru, Irba memberikan respon positif. Tetapi, pangkalan jangan membebankan biaya pembuatan kartu kendali ke masyarakat.
"Kalau ada pangkalan yang membuat kartu kendali dan memberikan kepada masyarakat itu sah-sah saja. Dengan catatan biayanya jangan dibebankan ke masyarakat," tegasnya.
Lanjutnya, program kartu kendali sebenarnya sudah diatur di dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 26 tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian gas elpiji.
"Itu distribusinya tertutup, dengan melakukan pendataan dan memastikan masyarakat penerimanya berdasarkan kriteria," kata Irba.
Penulis: Delvi Adri
Editor: Yusni Fatimah
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
.jpg)
.jpg)
