JAKARTA - Konflik pemerintah dengan PT Freeport Indonesia kian meruncing. Hubungan antara Freeport dengan Indonesia pun disebut berada di titik terendah.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya W Yudha mengatakan, saat ini yang dibahas adalah kontrak yang berjalan sudah cukup lama. Pertentangan antara Freeport dengan pemerintah harus menjadi perhatian.

"Sekarang saat dititik bawah (Freeport), ada beberapa hal yang ditentang kan. Kontrak menjadi acuan," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya W Yudha dalam Polemik Radio SindoTrijaya Network bertajuk "Republik Freeport" di Warung Daun, Jakarta, dilansir okezone, Sabtu (25/2/2017).

Selain itu, dia juga mengatakan jika permasalaham ini sangat langka, karena yang dipertaruhkan adalah harga diri negara Indonesia. Menurutnya, jika saat ini Indonesia tetap mengalah terhadap perusahaan tambang asal Amerika tersebut maka seluruh rakyat Indonesia akan malu.

"Saya ingin mengungkapkan bahwa uniknya dalam kontrak ini, saat ini adalah pemerintah mengangkat kedaulatan suatu negara. Sehingga disini ada dua perikatan tidak bisa dipisahkan. Yaitu isi kontrak karya dan kedaulatan negara, Pemerintah yang mengeluarkan hukum-hukum publik. Hukum kontrak tidak bisa melebihi suatu kedaulatan," tukasnya.
(*)