PEKANBARU - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau tahun ini fokus meningkatkan peran sektor jasa keuangan dalam pembangunan ekonomi daerah dan upaya untuk terus menjaga stabilitas sistem keuangan.

Hal ini disampaikan Kepala OJK Riau M Nurdin Subandi dalam sambutannya pada acara pertemuan tahunan pelaku industri jasa keuangan Provinsi Riau tahun 2017 di Ballroom Pangeran Hotel, Kamis (16/2/2017). Ia mengatakan program ini selaras dengan kebijakan 0JK secara nasional.

"Untuk program ini kami telah menyiapkan beberapa inisiatif. Yang pertama kami akan lebih mengoptimalkan beberapa program inklusi keuangan antara lain program Laku Pandai, Simpanan Pelajar, Jaring, asuransi pertanian, ternak dan nelayan, serta pembentukan LKM," ujarnya.

Yang kedua OJK juga akan mendorong penyaluran Kredit kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)/ yang merupakan sektor strategis penyumbang tertinggi pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pembentukan inflasi Riau disertai dengan sebaran yang lebih merata di Kabupaten Kata.

Pada posisi Desember 2016 jumlah penyaluran kredit dan pembiayaan kepada UMKM di Provinsi Riau tercatat sebesar Rp21.76 Trliliun atau sebesar 24,6396 dari total kredit dan pembiayaan, dimana porsi UMKM tersebut lebih tinggi nasional yang tercatat sebesar 19,5696. Sementara untuk penyaluran KUR tercatat sebesar Rp2.14 triliun.

"Yang ketiga kami akan lebih mengoptimalkan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Provinsi Riau. Sesuai arahan Bapak Gubernur Riau, program fasilitasi akses keuangan pada sektor pertanian akan lebih diakselerasi pada tahun ini melalui peningkatan komitmen industri jasa keuangan bersinergi dengan UMKM. Tentunya untuk mewujudkan hal tersebut per|u kerjasama dan komitmen berbagai pihak yang terkait. Selanjutnya, tahun ini kami juga akan mendukung perluasan TPAKD di tingkat kabupaten kota guna mendorong peningkatan kontribusi industri jasa keuangan yang lebih besar dan merata di wilayah Provinsi Riau," jelasnya.

Untuk keempat yang telah disiapkan OJK adalah perluasan akses keuangan masyarakat dapat lebih diakselerasi dengan memanfaatkan financial technology (Fintech).

"Sebagai informasi, OJK baru saja menerbitkan ketentuan tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi /atau peer-to-peer lending. Walaupun di Provinsi Riau perkembangan bisnis yang berbasis teknologi belum begitu pesat, namun ketertarikan dunia usaha terhadap bisnis berbasis teknologi ini sudah terlihat/ terutama disektor UMKM. Hal ini tercermin, dengan terbentuknya Asosiasi Digital Entrepreneur Indonesia (ADEI) Provinsi Riau," terangnya lagi.

Kelima, dengan prospek ekonomi Riau yang senantiasa tumbuh dan penguatan koordinasi melalui TPAKD, OJK yakin kredit dapat tumbuh lebih tinggi tahun ini dibanding tahun sebelumnya.

"Untuk keenam peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) bagi perekonomian daerah perlu ditingkatkan. Sebagian besar BPD saat ini termasuk di Riau, eksposur kreditnya masih didominasi oleh kredit konsumsi. Untuk itu, kami akan mendorong komitmen BPD terhadap upaya transformasi BPD terutama melalui peningkatan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah yang didukung dengan SDM yang professional, infrastruktur IT yang memadai, serta penerapan GCG, manajemen risiko, dan pengendalian internal yang lebih efektif," ungkapnya.

Dan yang terakhir dalam rangka mendorong pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan jangka panjang di luar perbankan/ terutama bagi perusahaan di daerah dan UKM, tahun ini, OJK akan menyederhanakan proses penawaran umum melalui electronic registration.

"Selain itu semua, tahun ini OJK juga akan melanjutkan program Pendampingan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan masyarakat terutama UMKM, melalui program edukasi keuangan, termasuk perlindungan konsumen melalui kehadiran Satgas Waspada lnvestasi di Provinsi Riau," ungkapnya.

Penulis : Unik Susanti
Editor : Yusni Fatimah