JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) menggelar Pertemuan dengan Direktur Utama dan Komisaris Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Seluruh Indonesia di Gedung Thamrin Lt. 4 Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (22/11/2016).

Dalam pertemuan tersebut dibahas tentang optimalisasi peran BPD dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Hadir dalam acara tersebut Gubernur BI, Agus D. W. Martowardojo beserta Deputi BI Perry Warjiyo, Ronald waas dan Hendar dan seluruh Direktur Utama beserta Komisaris Utama BPD se Indonesia dan Kepala Perwakilan BI di Setiap Provinsi, termasuk Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari dan Kommisaris Utama Bank Riau Kepri HR. Mambang Mit.

Dalam pertemuan rutin ini, Gubernur BI mengatakan kondisi sektor swasta yang masih melakukan konsolidasi dan industri perbankan yang masih menahan  penurunan suku bunga kredit berdampak pada pertumbuhan kredit yang tidak sesuai perkiraan. Pertumbuhan kredit sampai dengan triwulan III 2016 baru mencapai 6,5%, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 2015 yang sebesar 10%. Kredit yang belum kuat  ini juga dipengaaruhi sikap perbankan yang lebih selektif dalam memberikan kredit.

Selanjutnya Agus menyampaikan dari kebijakan moneter, BI secara konsisten akan menempuh kebijakan untuk mengendalikan inflasi agar sesuai dengan sasarannya dan menjaga defisit transaksi berjalan pada tingkat aman.

"Dalam kaitan dengan strategi operasi moneter, kami memandang tersedianya ruang fleksibilitas pengelolaan likuiditas bagi bank akan dapat membantu bank untuk menyerap temporary liquidity shock sehingga tidak menimbulkan fluktuasi suku bungan yang berlebihan," tegas Agus.

Untuk itu, BI akan mulai memperkenalkan sistem Giro Wajib Minimum (GWM) averaging pada tahun 2017. Berbeda dengan sistem GWM yang saat ini berkaku, sistem GWM averaging hanya mewajibkan bank untuk memelihara rata-rata kecukupan GWM dalam suatu maintenance period.

"Dengan kelonggaran ini, kami berharap transaksi antar bank akan semakin aktif, gejolak suku bunga dapat lebih terkendali dan transmisi kebijakan moneter semakin kuat," ujar Agus.

BI Fasilitasi Sarana
Disamping itu, BI juga memfasilitasi sarana pencatatan transaksi keuangan UMKM guna meningkatkan kapasitas manajemen UMKM. Untuk mendukung pengembangan UMKM yang semakin intensif, BI tengah menyusun blueprint dan roadmap strategi pengembangan UMKM sebagai acuan BI dalam program pengembangan UMKM dan akses keuangan UMKM masa depan. Salah satu upaya untuk mendorong peningkatan peran usaha mikro dan kecil dalam perekonomian adalah pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara efektif. BI mendukung program penyaluran KUR yang dijalankan pemerintah sejak bulan Agustus 2015.

Di tahun 2017, penguatan internal akan diarahkan untuk mendukung implementasi kebijakan dan percepatan transformasi di BI. Berbagai program strategis telah direncanakan, antara lain untuk memperkuat implementasi sistem manajemen sumber daya manusia, menigkatkan kompetensi sumber daya manusia di kantor pusat dan kantor perwakilan.

Ditemui usai acara, Direktur Utama Bank Riau Kepri Irvandi Gustari menjelaskan program yang dipaparkan Gubernur BI sejalan dengan program yang telah direncakan oleh Bank Riau Kepri untuk tahun 2017. Ini merupakan suatu komitmen yang diharapkan mampu mendorong optimalisasi berbagai potensi dan memperkuat resiliensi ekonomi, untuk membawa perekonomian menjadi lebih efisien, produktif, dan berdaya saing.(rilis)

BERITA LAINNYA
Sopir Bus ALS Diburu Polisi Usai Terguling dan Tewaskan 1 Penumpang di Sumbar PDI-P Rohil Buka Penjaringan Cakada untuk Pilkada 2024 Disdik Pekanbaru Siapkan 4 Jalur PPDB 2024/2025		Hambali Usulkan Ahmad Yuzar Jadi Pj Sekdakab Kampar Pasca Libur Idulfitri, Karutan Rengat Cek Teralis dan Dinding DLH Rohil Bersihkan Tumpukan Sampah di Bagan Batu