Anggota DPRD Riau Kelmi Amri mengatakan, seharusnya dalam menghadapi persoalan kebijakan pusat ke daerah ini, harus dilakukan dengan merangkul kekuatan bersama.

"Kita ada FKPMR, LAM, Pemprov, Pemkab 12 Kabupaten /Kota, DPRD 12 kabupaten Kota dan DPRD Provinsi. Kita juga ada yang mewakili di DPD dan DPR RI. Tinggal siapa yang menginisiasi untuk duduk semeja, gubernur kah atau DPRD? Undang semua kekuatan yang ada di daerah ini, duduk semeja," kata Kelmi Amri, Selasa (19/11/2019) dikutip dari Cakaplah.

Tak hanya penurunan DIPA, mantan Ketua DPRD Rokan Hulu ini menilai banyak persoalan lain yang harus ditanggapi dengan serius. Salah satunya skema pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) Riau di Kemenkeu yang membuat provinsi dan 12 kabupaten dan kota menjerit.

"Tiga tahun Riau defisit terus akibat pusat tak bayarkan hak kita secara utuh. Hal ini membuat perlambatan pembangunan di daerah," tegasnya.

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, dari Rp2,4 triliun DBH Riau yang direncanakan pada RABPD 2020, harus dipangkas Rp600 miliar dan sesuai Perpres hanya dapat Rp1,8 triliun.

"Itupun tak bisa kita tuangkan 100 persen, hanya 70 persen saja. Karena 4 tahun terakhir pusat tak pernah bayarkan lagi triwulan IV. Maka yang bisa dituangkan dalam APBD kita nanti hanya Rp1,2 triliun. Makanya, dari RAPBD yang diajukan Pemprov Riau saat pembahasan, kita harus pangkas lagi belanja hampir Rp600 miliar," ucapnya.

Melihat kondisi anggaran seperti ini, ia pesimis janji-janji pembangunan yang disampaikan Saymsuar-Edy Natar akan terealisasi dengan baik.

"Bagaimana visi dan misi gubernur bisa terealisasi, bila kita hanya diam? Bagaimana visi dan misi bupati di 12 Kabupaten Kota terealisasi bila keadaan begini terus? Ayo pak gubernur, beranikah kita berhimpun dan gubernur lah sebagai inisiatornya," tegasnya. (*)

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto? Silakan SMS ke 0813 7176 0777 via EMAIL: redaksi@halloriau.com (mohon dilampirkan data diri Anda)

BERITA LAINNYA
Harga Pinang Kering di Riau Tembus Rp4.400 per Kg PDIP Hanya Buka Penjaringan untuk Calon Wakil Bupati Bengkalis HK Optimalkan PMN 2024 untuk Keberlanjutan Penugasan Tol Trans Sumatera		Gebyar Gernas BBI/BBWI dan Lancang Kuning Carnival Segera Digelar, Catat Tanggalnya Ambil Formulir di Demokrat dan PKB, Edy Natar Jadi Bacalon Gubri yang Pertama Daftar ke Parpol Debit Air Terus Menyusut, 2 Pintu Waduk PLTA Koto Panjang Ditutup