www.halloriau.com
IMSYAKIYAH RAMADAN 1440 H/2019
KOTA PEKANBARU
17 Ramadhan
22 Mai
IMSYAK SHUBU ZUHUR ASHAR MAGHR ISYA
04:37
04:47
12:14
15:37
18:18
19:31
Ekonomi
BREAKING NEWS :
Kawasan Jembatan Siak IV Jadi Ladang Bisnis, Ada yang Pungut Biaya Rp400 Ribu
 
Menaker Minta Pengusaha Bayar THR Maksimal 2 Minggu Sebelum Lebaran
Jumat, 10/05/2019 - 05:08:24 WIB
Menaker M. Hanif Dhakiri.
Menaker M. Hanif Dhakiri.
TERKAIT:

JAKARTA - Meskipun jika mengacu pada regulasi pembayaran THR dilakukan paling lambat H-7, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri meminta perusahaan bisa membayar Tunjangan Hari Raya (THR) maksimal dua minggu sebelum Lebaran.

“Hal ini dilakukan agar pekerja dapat mempersiapkan mudik dengan baik,” kata Menaker seperti dilansir setkab, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Menaker menegaskan, pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016.

Adapun besaran THR bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, memperoleh THR 1 bulan upah. Sedangkan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, THR-nya diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan yang sudah ditetapkan, yaitu masa kerja dibagi 12 bulan dikali 1 bulan upah.

Sementara itu, bagi pekerja harian lepas yang mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, besaran THR-nya berdasarkan upah 1 bulan yang dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Sedangkan bagi pekerja lepas yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

“Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan lebih besar dari nilai THR yang telah ditetapkan, maka THR Keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan yang tertera di perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebisaan yang telah dilakukan,” kata Menaker.

Menurut Menaker, dirinya akan segera menerbitkan surat edaran THR kepada para Kepala Daerah dan membuka posko pengaduan THR.

“Bagi pekerja yang THR-nya tidak dibayarkan bisa mengadu ke posko pengaduan THR yang akan dibuka di dinas-dinas tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta di tingkat yaitu di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan,” tutur Menaker di Okezone. (*)


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Kawasan Jembatan Siak IV Jadi Ladang Bisnis, Ada yang Pungut Biaya Rp400 Ribu
  • Medsos Dibatasi, Menkominfo Pastikan SMS dan Telepon Tak Masalah
  • Viral Foto Ambulans Berisi Batu, Ini Klarifikasi Gerindra Tasikmalaya
  • Wagubri Akui Jalan Masih Jadi Prioritas Pembangunan di Riau
  • Akselerasi Perkembangan Ekosistem Digital Nasional, Telkomsel Hadirkan Tiga Pilar Inovasi Digital
  •  
    Komentar Anda :

     
     
    Potret Lensa
    Agung Laksamana Raih Penghargaan PR Indonesia
     
     
     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved