PEKANBARU - Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Ferry HC dan Rusman Heriawan, Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menegaskan tidak ada kaitan percepatan program peremajaan (replanting) sawit dengan launching replanting yang akan dilakukan oleh Presiden RI, Joko Widodo.

Sebab menurut Kadisbun, tanpa Presiden Jokowi, Pemprov Riau akan tetap meresmikan peremajaan atau replanting sawit yang dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).

Penegasan tersebut diungkapkannya saat membuka Seminar Nasional yang digelar Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Riau dengan tema "Sawit Riau Dibawa Kemana" di Hetel Grand Suka, Pekanbaru, Selasa (6/3/2018).


Ketua DPW Apkasindo Riau, Gulat Manurung memberikan sambutan

"Minggu ini peremajaan sawit harus berlangsung di riau, baik ada maupun tanpa presiden," kata Ferry.

Menurut Kadisbun, dibatalkannya kunjungan Jokowi ke Riau untuk peresmian replanting sawit di Rohul, membuat masyarakat khususnya petani sawit di Provinsi Riau kecewa.


Ketua DPW Apkasindo Riau, Gulat Manurung memberikan cenderamata

Terlebih lagi, kata dia, sudah tiga kali Jokowi juga telah membatalkan kedatangannya ke Riau terkait acara tersebut.

"Kami dan para petani kecewa karena kedatangan jokowi batal untuk ke tiga kali," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Provinsi Riau akan menjadi lokasi pertama pelaksanaan Program Peremajaan Sawit (replanting) di 2018 yang akan dilaunching Presiden Joko Widodo pada Maret 2018.


Ketua DPW Apkasindo Riau, Gulat Manurung menandatangani MoU dengan Bank BRI

Program peremajaan sawit rakyat ini sangat penting. Pemerintah ingin membantu rakyat dan bukan mempersulit rakyat. Peremajaan sawit di Provinsi Riau tersebar di lima kabupaten yaitu Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Siak dan Pelalawan.

Melalui program ini, lanjut Ferry, pemerintah memberikan dana hibah kepada masyarakat untuk peremajaan senilai Rp25 juta per hektare untuk tiap kepala keluarga. Satu kepala keluarga maksimal bisa mendapat dana peremajaan untuk empat hektare. Anggaran ini digunakan untuk pemotongan dan pembersihan kelapa sawit, pembelian bibit dan penanaman.


Foto bersama sebelum memulai seminar nasional

Pemerintah juga mencarikan perusahaan "off taker" yang akan bertanggungjawab mendampingi petani selama dalam masa penanaman. Untuk Riau, sudah ada perusahaan seperti PTPN V, Asian Agri dan Sinar Mas Agro yang menjadi "off taker".

Melalui program ini juga, pemerintah berharap dapat meningkatkan produksi minyak sawit mentah (CPO) dalam negeri karena selama penanaman kembali ini, perusahaan off taker akan memastikan para petani mendapat bibit kelapa sawit yang unggul dan bersertifikat. Sehingga pada peremajaan ini pemerintah akan memastikan kepada pihak perbankan untuk memberikan kredit kepada para petani saat usia tanamannya setahun.


/Foto bersama usai memberikan keterangan kepada awak media

"Jadi dana itu bisa digunakan para petani untuk berusaha sebelum sawit mereka menghasilkan," katanya.

Dari target 30.000 hektare (ha) replanting di Riau, tahap pertama akan dilakukan terhadap 12.000 ha sawit rakyat yang sudah mendapat rekomendasi teknis dari Ditjen Perkebunan.

Penulis: Budy Satria
Editor: Yusni

BERITA LAINNYA
IOH dan Mastercard Umumkan Kemitraan Cybersecurity Center of Excellence, Ini Targetnya Begini Nasib Bripda YI yang Mabuk dan Kecelakaan Saat Bawa Mobil Kasat Narkoba Pelalawan Wow, Harga Emas Antam 1 Gram di Pekanbaru Melejit Jadi Rp1.345.000		City Rolling Honda Stylo 160: Santai dan Elegan, Enak Dibawa karena Tarikannya Lebih Halus Sempat Nyungsep, Kini Harga Cabai Merah di Pekanbaru Mulai Pedas Lagi Jelang Peresmian, Pj Gubri Minta Kasatpol PP Kerahkan Personel Pantau Quran Center