DUMAI - Hari pertama dilaksanakannya operasi Yustisi, Senin (4/11/2019), Satpol PP Kota Dumai berhasil menjaring 22 orang yang tidak dapat menunjukkan KTP Elektronik.

Hal itu diungkapkan oleh Kasat Pol PP Dumai, HR Bambang Wardoyo SH.

"Hari pertama dilaksanakannya Operasi Yustisi, kami berhasil menjaring 22 orang yang tidak dapat menunjukkan KTP elektronik," katanya

Ia menambahakan, di hari pertama lokasi yang menjadi target Operasi Yustisi adalah kos-kosan di Jalan Semangka, terjaring 5 orang, perempuan 3 dan laki-laki 2 orang.

Selanjutnya, di kos-kosan Jalan Mangga Satpol PP menjaring 2 orang, cowok dan cewek, sedangkan kos-kosan di Jalan Sudirman, ada dua orang perempuan yang terjaring oleh Tim Yustisi.

"Pada operasi di jalan raya Jalan Sudirman tepatnya di depan Hotel Grand Zuri Dumai, ada 13 orang pengendara yang terjaring, 4 laki- laki dan 9 perempuan, dengan jumlah total 22 orang," terang Bambang.

Lebih lanjut dijelaskanya, dari 22 orang hang terjaring dalam razia, yang mengikuti sidang berjumlah 21 orang, laki-laki 13 dan perempuan 8 dengan jumlah denda Rp870.000 dan dua pasang asusila juga berhasil terjaring.

"Operasi Yustisi kependudukan ini akan berlangsung hingga 7 November 2019 mendatang, untuk itulah pihaknya mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu membawa KTP elektronik saat keluar rumah dan berpergian," pesannya.

Lanjutnya, dia berharap kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran bahwa KTP elektronik itu sangat penting sebagai identitas diri, bagi belum yang memiliki agar segera mengurusnya di kantor Disdukcapil Kota Dumai.

Operasi Yustisi dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dumai, RH Bambang Wardoyo SH,‎ bersama puluhan tim gabungan, TNI, Polri, Petugas Capil, dan gabungan lainya.

Operasi ini untuk menjaring warga yang belum memiliki KTP elektronik.

Terakhir Bambang mengatakan bahwa, operasi ini untuk menegakan Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai, Nomor 6 Tahun 2007, tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

"Bagi warga yang tidak dapat menunjukkan KTP akan disidang oleh hakim dari PN Dumai, jika terbukti belum ada KTP akan dikenakan denda sesuai Perda," tutupnya.

Penulis : Bambang
Editor: Yusni Fatimah

BERITA LAINNYA
Maju kembali Pilkada Siak, Alfedri daftar ke PKB Festival Seks Pertama dan Terbesar Digelar di Korea Selatan Berhadiah Rp55 Juta, KPU Riau Buka Sayembara Maskot dan Jingle Pilgubri 2024 Disdik Pekanbaru Gandeng 3 OPD dalam PPDB 2024/2025 Isu Gelombang Lanjutan Pejabat Pemprov Riau Mundur Berjamaah, Anggota DPRD Riau: Ada yang Tidak Beres		Pemprov Riau Matangkan Persiapan Event Bangga Buatan Indonesia DLHK Pekanbaru Intensifkan Penegakan Jam Buang Sampah 8 Tips Biar Lantai Rumah Kamu Wangi Abis Lebaran Mantap, Kafilah Siak Masuk Final 8 Cabang Lomba MTQ ke-42 Riau DPRD Ajak Masyarakat Dukung Kafilah Kota Pekanbaru di MTQ ke-42 Riau di Dumai