Dumai
Pemkab Dumai | DPRD Dumai | MAKLUMAT
 
 
+ INDEX BERITA

13:22 - Kualitas Udara di Dumai Ha...
10:52 - 339.75 Hektare Lahan di Du...
15:50 - Hingga Hari Ini Kualitas U...
13:51 - Kabut Asap Bikin Uji Coba ...
12:07 - Dampak Kabut Asap Karhutla...
14:49 - Kabut Asap Tak Kunjung Hil...
11:04 - Enam Titik Api Terpantau d...
10:28 - Kualitas Udara Masih Berba...
10:25 - Kualitas Udara di Dumai Pa...
18:10 - Dua Titik Api Terpantau di...
10:26 - Kabut Asap Tak Kunjung Usa...
16:28 - Relawan di Dumai Pingsan k...
16:02 - Video Wanita Pengendara Mo...
11:06 - Kabut Asap Kian Pekat, Sta...
17:31 - Masih Diselimuti Kabut Asa...
12:13 - Kualias Udara Kian Memburu...
15:05 - Ribuan Warga Dumai Terjang...
10:45 - Status Udara di Dumai Pagi...
18:35 - Kabut Asap Makin Pekat, Si...
17:56 - Kualitas Udara di Dumai So...
 
Aksi Bela Pertamina, SP-KMP RU II Dumai Tuntut Pertahankan Bisnis LNG, Rebut Blok Corridor
Senin, 19/08/2019 - 20:17:58 WIB
Serikat Pekerja Kilang Minyak Putri Tujuh Pertamina (SP- KMPT) RU II Dumai melakukan aksi damai didepan kantor Pertamina RU II Dumai Tuntut Pertahankan Bisnis LNG, Rebut Blok Corridor.
Serikat Pekerja Kilang Minyak Putri Tujuh Pertamina (SP- KMPT) RU II Dumai melakukan aksi damai didepan kantor Pertamina RU II Dumai Tuntut Pertahankan Bisnis LNG, Rebut Blok Corridor.
TERKAIT:

DUMAI - Serikat Pekerja Kilang Minyak Putri Tujuh Pertamina (SP- KMPT) RU II Dumai yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) kecewa atas keputusan Pemerintah yang memperpanjang kontrak pengelolaan blok Corridor kepada kontraktor eksisting, yaitu ConocoPhillips untuk 20 tahun kedepan mulai tahun 2023.

Para pekerja Pertamina yang tergabung dalam SP-KMP RU II Dumai melakukan aksi damai di depan Kantor Pertamina RU II Dumai, Senin (19/8/2019) pukul 07.00 hingga pukul 11.00 WIB.

Aksi mereka untuk menuntut Pertahankan Bisnis LNG dan Rebut Blok Corridor

"Aksi ini kami lakukan lantaran para pekerja menuntut pemerintah RI dapat mempertahankan proses bisnis LNG pada Pertamina yang keuntungannya 100 persen untuk kemakmuran rakyat," kata Riduan Ketua SP - KMP RU II Dumai

Lanjutnya, aksi ini melibatkan 700 pekerja Pertamina yang tergabung dalam SP- KMPT RU II Dumai dan Sei Pakning.

Selain itu, para pekerja Pertamina ini juga mendesak pemerintah untuk menghentikan segala upaya peralihan proses LNG yang dilakukan melalui Holding Migas ke PGN karena menyebabkan potensi kerugian negara.

"Karena kepemilikan saham publik baik pengusaha swasta, lokal ataupun asing di PGN cukup besar," tambahnya. 

Dijelaskannya, keputusan tersebut dinilai telah melanggar Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2015 setelah Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2018 dibatalkan oleh hasil gugatan FSPPB ke Mahkamah Agung pada November 2018 lalu. 

Maka semua kebijakan Kementerian ESDM harusnya berpedoman pada Permen ESDM nomor 30 tahun 2016 dan Permen ESDM nomor 15 tahun 2015 yang memberikan hak istimewa kepada Pertamina untuk menjadi operator blok migas yang akan berakhir kontrak kerja samanya. 

Selain itu Pemerintah juga harus mempertimbangkan alasan-alasan kenapa harus menunjuk Pertamina 100 persen dalam pengelolaan blok migas terminasi antara lain memperbesar kontribusi NOC dalam produksi migas nasional sehingga meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi.

"Kedua, Pertamina adalah BUMN, yang berarti 100 persen keuntungan akan masuk ke negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan Pertamina sudah terbukti dan berpengalaman mengelola blok di onshore maupun offshore hasil alih kelola sebelumnya, bahkan mampu meningkatkan produksi migas di blok-blok tersebut," tegasnya. 

Keputusan ini juga akan menyandera Pertamina dalam pengelolaan Blok Rokan karena ketergantungan supply gas dari Blok Corridor, dimana supply gas tersebut amat vital dalam operasional Blok Rokan dan Kilang Dumai. 

Saat ini Blok Corridor menyumbang sekitar 17 persen dari total produksi gas di Indonesia, hingga April 2019, produksi gas Lapangan Grisik, Blok Corridor, mencapai 1.028 mmscfd (1 BCF per hari). Sedangkan lifting gas sebesar 834 mmscfd.

Para pejabat pengambil keputusan tidak paham amanat pasal 33 UUD 1945. Menteri ESDM mengabaikan kedaulatan energi dan hanya mengedepankan aspek bisnisnya saja dalam pengelolaan blok migas.

Kementerian ESDM juga tidak mempu melawan intervensi asing khususnya Amerika Serikat dalam mengambil keputusan strategis untuk kepentingan bangsa.

SP-KMPT dan FSPPB menyayangkan Kepala SKK Migas sebagai mantan Dirut Pertamina yang seharusnya paham bisnis migas dan kondisi internal Pertamina tidak berpihak kepada Pertamina.

Dan SP-KMPT dan FSPPB juga kecewa dengan kinerja direksi dan komisaris Pertamina yang tidak berusaha keras memperjuangkan pengambilalihan blok Corridor 100 persen Pertamina. Seperti diketahui Wakil Komisaris Utama Pertamina juga menjabat sebagai Wakil Menteri ESDM.

Keberadaan Direksi Pertamina yang bukan berasal dari internal Pertamina terbukti tidak memberikan dampak penguatan terhadap bisnis Pertamina bahkan cenderung lembek menghadapi kebijakan-kebijakan Pemerintah yang tidak pro kepada Pertamina dan kedaulatan energi.

Pertamina butuh direksi dan komisaris yang struggle, karena tantangan dunia migas kedepan sangat berat. Banyak upaya-upaya pengkerdilan Pertamina oleh pihak pihak tertentu. Pertamina butuh direksi dan komisaris yang mencintai Pertamina serta bisa bekerja sama dengan SP-KMPT dan FSPPB dalam upaya menjaga kelangsungan bisnis perusahaan.

Atas kekecewaan kami tersebut maka SP-KMPT dan FSPPB mendesak agar Pemerintah membatalkan keputusan perpanjangan Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Blok Corridor kepada ConocoPhillips selanjutnya memberikan 100 persen hak pengelolaannya kepada PT Pertamina (Persero)

Kedua Kementerian BUMN segera mengganti Direktur Utama dan Direktur Hulu PT PERTAMINA (Persero) karena telah gagal merebut blok Corridor

Ketiga, KPK segera melakukan audit investigasi atas keputusan Menteri ESDM tersebut. Apabila tuntutan tidak dipenuhi maka kami akan melakukan “perenungan kreatif”. Seluruh pekerja Pertamina dari Sabang sampai Merauke termasuk Pekerja RU II Dumai secara serentak akan meninggalkan pekerjaannya beberapa jam untuk bersama-sama merenung.

Apa yang salah dengan pekerja, apa dosa rakyat Indonesia sehingga Pemerintah lebih pro kepada Perusahaan Migas asing?

Penulis : Bambang
Editor : Fauzia


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Berbekal Ember dan Pelepah Pohon, Polisi dan TNI Berjuang Padamkan 100 Hektar Lahan Terbakar
  • Diiringi Kesenian Melayu, Amansyah Kembalikan Formulir Bacabup Rohil ke PDI Perjuangan
  • Misnarni Syamsuar Kunjungi Sejumlah Posko Kesehatan di Pekanbaru
  • 100 Hektar Lahan di Perbatasan Riau-Sumbar Terbakar, Api Sulit Dipadamkan karena Sumber Air Sulit
  • Bagi-bagi Masker, Toyota Gandeng PWI Kuansing
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved