PEKANBARU - Kinerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) di akhir 2016 ini tidak mencapai angka lima puluh persen.

Demikian diungkapkan sekretaris komisi A, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Suhardiman Amby kepada halloriau.com, Rabu (21/12/2016).

"Ukuran kinerja DPRD itu ya rancangan peraturan daerah (ranperda). Minimal produk hukum yang dihasilkan setidaknya ada 50% yang tercapai kalau sampai saat ini kan cuman sekitar 5 sampai 7 ranperda dari sekitar 25 Ranperda yang ditargetkan tuntas tahun 2016," jelas Politisi Hanura itu.

Pria yang biasa Datuk itu juga menyebut, hampir setiap minggu Pansus Ranperda meninggalkan Kota Pekanbaru.

"Berangkat itu ngapain buang-buang uang negara dihabiskan tapi hasilnya tidak ada!. Jangan asik berjalan saja sementara tidak ada yang diperoleh dari kunjungan atau konsultasi," cetusnya.

Seharusnya, kata dia, satu peraturan daerah (perda) ada dua konsultasi. Bukannya melarang berangkat tetapi di setiap perjalanan harus dengan ketentuan yang jelas.

"Kalau RTRW itu Okelah kita pahami pelaksanaannya harus berhati-hati mereka Jangan mau uang saja namun kerja mereka tidak selesai," terangnya.

Seharusnya, kata dia, partai mengutus orang yang punya kompetensi. "Seakan-akan Perda tidak menjadi prioritas," imbuhnya.

Penulis  : Mg5
Editor    : Unik Susanti