PEKANBARU-Bila tidak mencapai angka 65 persen, serapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau.
Hal ini disampaikan Wakil ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman kepada wartawan, Kamis (15/12/2016). Pihaknya akan memastikan dahulu penyebab rendahnya serapan anggaran di SKPD tersebut.
"Kita kan sudah menerima LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tentang kinerja (sejumlah SKPD)," beber legislator daerah pilihan (Dapil) Kota Pekanbaru ini, Kamis (15/12/2016).
Delapan SKPD yang masuk kedalam serapan tergolong rendah itu adalah Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air 29,43 persen, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 34,58 persen, dan Dinas Perkebunan 40,13 persen.
Selanjutnya, RSUD Petala Bumi 53,50 persen, BPKAD 56,32 persen, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 58,79 persen, Diskominfo 60,35 persen, serta BPPD 61,52 persen.
"Nanti kita akan bahas itu bersama di sini. Nanti nampak masalahnya kenapa," ulasnya.
Politisi Demokrat itu menegaskan, jika nanti terbukti bahwa rendahnya serapan anggaran pada delapan SKPD tersebut karena kelalaian dari SKPD itu sendiri, pihaknya berjanji akan merekomendasikan kepada Gubernur Riau (Gubri) untuk mengganti langsung pimpinan SKPD tersebut.
"Kalau itu, nanti akan keluar rekomendasi kita kepada Gubernur untuk mengganti Kepala SKPD terkait," janjinya.
Namun kata pria yang biasa disapa Dedet itu mengatakan, segala sesuatu yang terkait SKPD adalah tanggung jawabnya Gubri. "Gubernur tidak bisa lepas tangan," imbuhnya.
Penulis: Mg5
Editor: Yusni Fatimah
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
