PEKANBARU-Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau terpaksa tetap dijalankan, walaupun pokok pikiran (Pokir) tidak masuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017.

"Reses memenuhi UU nomor 17 tahun 2014 yaitu kegiatan reses yang dilakukan sebanyak tiga kali dalam setahun," terang Anggota Komisi E, Muhammad Adil kepada halloriau.com, Rabu (7/12/2016).

Dikatakan legislator daerah pilihan (Dapil) Kabupaten Meranti ini, untuk sementara pihaknya akan tetap melakukan masa reses yang menjadi ketentuan wajib sebagai anggota dewan.

Walaupun kata dia, ketika reses nanti aspirasi masyarakat Riau hanya bisa didengar tanpa ada solusi maupun perwujudan nyata dari pihaknya sebagai perwakilan rakyat Riau.

"Ya, biar pun muka tebal di hadapan masarakat ya jalani aja," ujarnya kecewa.

Ditambahkan Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman, reses telah dimulai sejak kemarin. Tepatnya mulai 6 Desember 2016 hingga 11 Desember 2016 nanti.

Diberitakan sebelumnya, Anggaran Pokir DPRD Riau tidak masuk APBD 2017.

Pemprov Riau sudah membuat Rencana Kerja Pembagunan Daerah (RKPD) yang langsung dijadikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

"Itu artinya semua program baru tidak bisa dimasukkan pada APBD 2017 ini," jelas Adil, Rabu (7/12/2016).

Penulis : Mg5
Editor : Yusni Fatimah