PEKANBARU - Salah satu pengusul hak angket, Muhammad Adil angkat bicara mengenai pernyataaan yang dikeluarkan Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, Sunaryo terkait berkurangnya jumlah inisiator hak angket terkait pembayaran utang eskalasi yang masuk dalam Anggaran Pembagunan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2015 lalu.

Dikatakan Adil bahwa sampai hari ini tidak ada terjadi pengurangan jumlah inisiator maupun pengunduran diri dari pihaknya dan pihak inisiator lain. Menurutnya perbedaan wacana antara pihak DPRD dengan ini pihaknya sengaja dibuat untuk menghalangi jadwal paripurna yang seharusnya sudah dibuat.

"Dari pihak kami tidak ada yang mengundurkan diri ataupun keluar, kami yang seharusnya heran dengan pernyataan Wakil pimpinan DPRD tersebut,"cetus Adil, Jumat (28/10/2016).

Pengusul hak angket tersebut juga mengungkap mengenai pernyataan Sunaryo yang bersedia mengulangi penandatangan ulang para inisiator, menurut Adil tidak ada gunanya untuk mengulang regulasi yang sudah dilalui. Karena, kata Adil hanya tinggal melanjutkan yang sudah ada sebelumnya.

Karena, kata Adil lagi, jika penyelesaian hak angket ini tidak dilanjutkan pada pengesahan dan paripurna. Itu artinya, menurut Adil, DPRD Riau sedang dibohongi orang-orang di DPRDnya sendiri.

"Prosesnya kan sudah panjang, dan sudah sesuai dengan regulasi yang ada. letak salahnya dimana?," jelas Adil.

Dalam hal ini, Adil selaku bagian dari inisiator-inisiator lain meminta penjelasan mengenai  penundaan paripurna hak angket tersebut. Pihaknya juga berharap orang-orang yang di anggap menghalang-halangi atau yang tidak mau melakukan paripurna hak angketnya tersebut bisa diperiksa pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Karena semua tahap yang dilalui sudah sesuai prosedur dan proses yang jelas," imbuh Adil.

Diberitakan sebelumnya, jumlah inisator hak angket terkait pembayaran utang eskalasi yang masuk dalam  Anggaran Pembagunan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2015 lalu, saat ini mulai hilang satu persatu sehingga membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau merasa heran.

"Jumlah Inisiaror saat ini tidak sebanyak dulu lagi, inisiator yang ada saat ini lebih banyak berasal dari individu," beber Wakil DPRD Riau, Sunaryo, Jumat (28/10/2016).

Ia juga menyebut bahwa persoalan mengenai hak angket tersebut masih dianggap kurang serius dan tidak penting, karena menurutnya tidak ada pihak yang benar-benr serius untuk memparipurnakan hal tersebut.

Dikatakan Sunaryo juga, hanya beberapa orang berusaha mempertahankan pembuatan hak angket terkait pembayaran utang eskalasi dalam APBDP itu.  Pihaknya juga mengaku tidak mengetahui alasan pengurangan jumlah inisiator yang semulanya sangat berbondong-bondong ingin berpatisipasi dalam persolan hak angket tersebut.

Penulis   : Mg5
Editor    : Unik Susanti