Siak
Pemkab Siak | DPRD Siak
 
 
+ INDEX BERITA

15:48 - Fraksi DKPS DPRD Siak Tang...
16:51 - Pansus C DPRD Siak Gelar R...
18:16 - DPRD Siak Bentuk Tiga Pans...
17:35 - Kondisi Bangunan DPRD Siak...
13:32 - DPRD Siak Minta Dispendagr...
12:40 - Pedagang Protes Pembagian ...
10:57 - Masyarakat Teluk Batil Per...
22:12 - DPRD Siak Desak PT Arara A...
20:23 - Beberapa Perusahaan di Sia...
09:15 - Hearing dengan Pemkab, DPR...
14:25 - Soal Limbah dan IMB, DPRD ...
12:13 - Dewan Dorong Pemkab Siak L...
10:12 - Inilah Nama-nama yang Dudu...
18:35 - Dewan Janji Tindak Tegas P...
18:55 - Pansus C DPRD Siak Rekom 2...
10:55 - Ini Kata Anggota DPRD Siak...
17:34 - Fraksi Gerindra Plus DPRD ...
09:25 - PAW Anggota DPRD Siak, Man...
15:01 - Dua Kabupaten Belajar Peri...
08:07 - Gajah Liar Berkeliaran, De...
 
Gajah Liar Berkeliaran, Dewan Tuding Tanggungjawab Perusahaan Perkebunan
Kamis, 31/03/2016 - 08:07:27 WIB
Ariadi Tarigan
Ariadi Tarigan
TERKAIT:

SIAK- Anggota Komisi II, Ariadi Tarigan mengatakan bahwa yang paling sangat bertanggung jawab atas menyempitnya habitat para Gajah sehingga mereka keluar dari areanya, adalah tanggung jawab para perusahaan perkebunan yang ada di Kabupaten Siak.

Hal ini dikarenakan banyaknya hutan lindung yang merupakan habitatnya, sudah dirambah oleh para perusahaan.

"Tolonglah, perusahaan yang merada merambah hutan lindung tolong mulai sekarang jangan merambah lagi, dan hutan yang audah gundul tolong ditanami lagi, agar habitat para gajah tidak berkurang dan mereka tidak masuk ke pemukiman masyarakat, sehingga tidak ada lagi pertikaian antara masyarakat dan gajah," ungkapnya.

Ia juga mengatakan, pemerintah terutama Dinas terkait harusnya melakukan pengontrolan terhadap hal tersebut, dan mencari tahu, kenapa Gajah harus keluar dari habitatnya.

"Hal ini tentunya dikarenakan kurangnya pengawasan dari Dinas terkait. Yang memang tidak pernah melakukan pengontrolan terhadap hutan yang ada di Kabupaten Siak. Seakan tidak pernah bekerja dan menutup mata. Kalau kejadian ini terus berlanjut siapa yang dirugikan , tentu saja masyarakat," ungkapnya kesal.

Tekait hal tersebut, dirinya sebagai Dewan meminta kepada Dinas Kehutanan untuk dapat melakukan pengecekan ke lapangan dan menjalankan undang udang 41 dan PP 44 tentang kehutanan secara maksimal.

"Jangan diam diri saja, kerjakan undang undang yang sudah ditetapkan. Agar tidak ada lagi pertikaian antara Gajah dan masyarakat. Tidak mungkin tiap tahun kita menghadapi hal ini terus," pungkasnya.

Penulis : Diana Sari
Editor : Yusni Fatimah


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • AREBI Ciptakan Broker Profesional
  • Fakultas Hukum UIR-DPN Peradi Didik 50 Sarjana Jadi Advocat
  • Seluruh Lokalisasi Prostitusi di 24 Provinsi Indonesia akan Ditutup
  • DPT Pilgubri Inhu Berkurang dari Jumlah DPS
  • AREBI Riau Matangkan Persiapan Musda 4 Mei
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved