Siak
Pemkab Siak | DPRD Siak
 
 
+ INDEX BERITA

13:30 - PKL di Siak Minta Pemkab B...
13:07 - DPRD Siak Sarankan Pemkab ...
10:23 - DPRD Siak Desak Perbaikan ...
16:20 - Fraksi Golkar Pertanyakan ...
20:52 - DPRD Terima LKPj Pemkab Si...
15:48 - Fraksi DKPS DPRD Siak Tang...
16:51 - Pansus C DPRD Siak Gelar R...
18:16 - DPRD Siak Bentuk Tiga Pans...
17:35 - Kondisi Bangunan DPRD Siak...
13:32 - DPRD Siak Minta Dispendagr...
12:40 - Pedagang Protes Pembagian ...
10:57 - Masyarakat Teluk Batil Per...
22:12 - DPRD Siak Desak PT Arara A...
20:23 - Beberapa Perusahaan di Sia...
09:15 - Hearing dengan Pemkab, DPR...
14:25 - Soal Limbah dan IMB, DPRD ...
12:13 - Dewan Dorong Pemkab Siak L...
10:12 - Inilah Nama-nama yang Dudu...
18:35 - Dewan Janji Tindak Tegas P...
18:55 - Pansus C DPRD Siak Rekom 2...
 
Pendapatan Retribusi Pasar di Siak Masih Minim
Senin, 24/11/2014 - 09:32:35 WIB

SIAK-Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak dari sektor retribusi pasar dan pertokoan dinilai masih sangat  minim. Hal itu diungkapkan Fraksi Hanura Nasional DPRD Siak dalam pandangan fraksi terhadap nota keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 yang disampaikan Bupati Siak, Syamsuar.

Fraksi Hanura Nasional melalui juru bicaranya Ariadi Tarigan, menilai pendapatan dari retribusi pasar dan pertokoan tersebut sama sekali tidak mengalami kenaikkan dari tahun ke tahun. Padahal, katanya, setiap toko dan pedagang pasar dipungut biaya.

"Mengapa retribusi pasar sama sekali tidak ada kenaikan. Malah 0 persen. Padahal pungutan terus dilakukan," sebutnya.

Dia mempertanyakan samanya pendapatan  retribusi pasar dan perrtokokan yang hanya Rp157 juta rupiah pada tahun 2014 dan 2015. "Selain retribusi pasar yang minim kami juga mengimbau Pemerintah Kabupaten Siak untuk terus melakukan kegiatan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ungkapnya.

Fraksi Hanura Nasional juga menyarankan agar upaya intenfikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah menjadi poin penting bagi pemerintah agar bahagian lain yang dihapuskan dapat tertutupi.

"Pendapatan Asli Daerah tetap harus ditingkatkan. Karena kempuan daerah dalam mencari anggaran merupakan salah satu tujuan otonomi daerah, dimana PAD yang semakin tinggi yang menggambarkan kemandirian daerah yang semakin tinggi," pungkasnya.

Penulis : Diana
Editor : Yusni Fatimah



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Sekdakab Inhil Hadiri Halal Bi Halal dan Deklarasi Milad Kecamatan GAS
  • Jalur Sumbar-Riau Macet, Payakumbuh-Bukittinggi Empat Jam Lebih
  • Prihatin Angka Putus Sekolah Masih Tinggi, LE-Hardianto Janji Kuatkan Pendidikan Luar Sekolah
  • Cagub Lukman Edy Prihatin dengan Rendahnya Kesejahteraan Guru di Riau
  • 6,2 Kg Sabu Diamankan Polairud dari Tersangka Narkoba di Siak
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved