Siak
Pemkab Siak | DPRD Siak
 
+ INDEX BERITA

18:53 - Pansus A DPRD Siak Kunjung...
13:54 - Siak Jadi Kota Pertama Mil...
16:34 - Pimpinan Defenitif DPRD Si...
22:37 - Banyak Prestasi Ditorehkan...
21:19 - Bantah Isu Beredar, Sujarw...
17:51 - Humas PN Pertanyakan Latar...
18:32 - Ariadi Tarigan Pertanyakan...
13:41 - Diundang Hearing, Koperasi...
17:30 - Besok, DPRD Siak Hearing d...
05:49 - Satu-satunya Se-Sumatera, ...
19:22 - Indra Minta Pemkab Siak Se...
16:14 - Indra Apresiasi Kinerja Po...
10:10 - Pemilu Segera Tiba, Sutarn...
11:39 - Sujarwo Tampung Aspirasi M...
19:53 - Ketua DPRD Siak Indra Guna...
17:05 - Fanani Kader PPP Siak Dila...
17:49 - Dua Anggota PAW DPRD Siak ...
16:13 - Sering Kebanjiran Ketika H...
15:05 - Masyarakat Sabak Auh Sampa...
19:40 - Anggota DPRD Siak Hadiri F...
 
Fraksi Gerindra Plus Minta Pemkab Siak Tindak Tegas Pungli Biaya Sertifikat Tanah
Kamis, 23/08/2018 - 11:36:50 WIB
Sekretaris Fraksi Gerindra Plus, Bungaran Manoar Hutajulu
Sekretaris Fraksi Gerindra Plus, Bungaran Manoar Hutajulu
TERKAIT:
 
  • Fraksi Gerindra Plus Minta Pemkab Siak Tindak Tegas Pungli Biaya Sertifikat Tanah
  •  

    SIAK - Fraksi Gerindra Plus DPRD Siak minta Pemerintah Kabupaten Siak untuk menindak tegas oknum penghulu (kepala desa) yang melakukan pungli dan mematok harga kepada masyarakat untuk pengurusan sertifikat tanah.

    Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi Gerindra Plus, Bungaran Manoar Hutajulu, saat dijumpai di ruang kerjanya, Senin (20/8/2018).

    "Kita ada mendengar, ada oknum penghulu yang mematok harga ke masyarakat untuk pengurusan sertifikat tanah," kata Bungaran.

    Ia mengatakan, pungli yang dilakukan oknum Penghulu sangat memberatkan masyarakat.

    "Ada program dari pemerintah untuk pembuatan sertifikat gratis, namun dicederai oleh oknum penghulu yang meminta biaya untuk pembuatan ini," terangnya.

    Ia juga mengatakan, pihaknya juga sudah pernah mengingatkan kepada Pemkab Siak di pembahasan, agar perbuatan pungli ke masyarakat dapat segera diatasi.

    "Kita sudah pernah ingatkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK) Kabupaten Siak, tolong diingatkan ke para penghulu, agar pungli ini tidak ada di maayarakat," tegasnya.

    Bungaran juga berpesan kepada masyarakat, jika ada oknum Penghulu yang meminta dan mematok biaya di pengurusan sertifikat tanah, segera laporkan ke pihak berwenang.

    "Biar kejadian OTT di BPN kemarin menjadi pelajaran bagi semua, jangan sampai pula ada penghulu yang kena OTT akibat pungli," tegasnya.

    Penulis: Ayu
    Editor: Budy

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0813 7176 0777
    via EMAIL: redaksi@halloriau.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)

     
    Berita Lainnya :
  • Bupati Pelalawan Ultimatum OPD dan BPBJ Soal Proyek Gagal Lelang di 2019
  • Empat Masalah Kesehatan Ini Mengincar Kamu yang Sering Sarapan Terlalu Cepat
  • Live SCTV, Jadwal Lengkap Liga Champions 2019 Pekan ke-6: Big Match Inter Milan vs Barcelona
  • Polresta Pekanbaru Kerahkan Seluruh Personel Amankan Natal dan Tahun Baru
  • Usai Tutup Turnamen Gasing "Rang Kayo Enggut", Wabup Rohil Ingin Digelar Lagi Februari 2020
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved