PEKANBARU - Gencarnya razia Kartu Tanda Penduduk atau KTP oleh tim yustisi belakangan ini diapresiasi oleh kalangan legislatif di DPRD kota Pekanbaru.

Langkah tersebut dinilai dapat mewujudkan masyarakat yang tertib administrasi sejalan dengan keinginan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menciptakan Pekanbaru smart city.

"Kita sangat mendukung sekali atas razia KTP ini, sama halnya yang dilakukan RT/RW untuk sudah memiliki ketentuan setiap kali ada tamu 1x24 jam harus melapor. Karena kita yakini banyak pendatang bahkan warga Pekanbaru yang tidak saat ini tidak terdata dengan baik," ungkap Pangkat Purba, anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Rabu (22/11/2017).

Disamping itu, Politisi Demokrat ini menghimbau kepada masyarakat yang terjaring razia karena data kependudukan tidak lengkap atau tidak sesuai maka diharapkan segera dilakulan perbaikan berkas keadministrasian ke pihak terkait dalam hal ini Disdukcapil.

"Segera urus berkasnya baik itu KTP KK dan berkas Administrasi lainnya, harapan kita tentunya pelayanan kepada masyarakat dipermudah, namun kalau ada pelayanan yang kurang bagus atau semacamnya silah laporan ke kita di Komisi I," jelasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Tim yustisi menggelar razia Kartu Tanda Penduduk atau KTP, Selasa (21/11/2017). Kali ini tim yustisi mengamankan 111 warga.

"Hari ini razia kita fokuskan di Jalan Diponegoro,ada 111 warga yang terjaring," ungkap Kepala Badan Satpol PP Pekanbaru, Zoelfahmi Adrian.

Ia merinci di antara yang terjaring itu 22 warga tidak membawa KTP, 22 warga menggunakan KTP Siak atau KTP lama dan 67 lainnya menggunakan KTP dari daerah lain.

Zoelfahmi membenarkan, kecenderungan jumlah warga yang terjaring tiap razia terus meningkat. Hal ini menandakan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membawa kartu identitas diri ketika keluar rumah.

“Yang sering terjaring itu biasa ibu rumah tangga dan juga remaja, karena mereka mungkin buru-buru atau merasa tidak perlu membawa KTP,” ungkapnya.

Zoelfahmi juga menjelaskan, razia akan terus dilakukan oleh tim yustisi di sejumlah titik yang sudah direncanakan di Pekanbaru. Tujuannya supaya msyarakat betul-betul bisa mematuhi administrasi kependudukan yang  berlaku.

Penulis : Mimi Purwanti
Editor : Yusni Fatimah