UMK Pekanbaru Rp 2,5 Juta, Pemerintah dan Swasta Diminta Ikut Aturan
Kamis, 16 November 2017 - 20:15:27 WIB
PEKANBARU - Tengku Azwendi Fajri, Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru berharap, Upah Minimun Kota (UMK) yang sudah ditetapkan oleh Disnaker Pekanbaru sebesar Rp2,5 juta agar bisa diimplementasikan oleh semua pihak. Tidak hanya pihak perusahaan, pihak Pemerintah Kota Pekanbaru diminta ikut taat pada aturan dan mulai menerapkan UMK tersebut mulai Januari 2018 sebagaimana yang sudah ditetapkan.
Pasalnya, menurut Politisi Demokrat ini, masih banyak tenaga harian lepas (THL) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang mendapatkan upah di bawah UMK yang berlaku, dan hal tersebut harus menjadi perhatian pemerintah.
"UMK yang sudah ditetapkan harus diimplementasikan, mengenai besarannya kita yakin sudah melalui kajian dan berdasarkan asas keadilan, memang harapan kita lebih besar dari Rp2,5 juta, tetapi karena ada beberapa aspek seperti produksi melemah, sisi wiraswasta juga lagi menurun. Kita coba memahami," ungkap Tengku Azwendi saat dikonfirmasi Kamis (16/11/2017).
Namun besaran UMK yang sudah ditetapkan tersebut harus terintegritasi oleh pemerintah dengan pihak swasta, dan kedua belah pihak harus mentaati aturan yang ada.
"Pemko harus komit, bahkan kalau perlu beri contoh yang baik kepada pelaku usaha atau pihak perusahaan bahwa pemko juga taat aturan, pasalnya kita ketahui selama ini masih banyak THL yang gajinya di bawah UMK. Jangan sampai pelaku usaha berpikir pemerintah tidak bisa memberikan contoh yang baik sehingga terjadi banyak pelanggaran dan imbasnya kepada masyarakat juga, " jelasnya.
Penulis: Mimi Purwanti
Editor: Yusni Fatimah
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
