Dari Target 35.500, Baru 500 Warga Pekanbaru Urus Sertifikat Tanah Prona

Minim Peminat

Kamis, 21 September 2017 - 10:30:53 WIB

Selalu Bermasalah, DPRD Minta Disdik Perbaiki Sistem PPDB

Banyak Kejanggalan Dalam Dokumen LKPJ Pemko 2023, Pansus DPRD Pekanbaru: Tak Boleh Ada Nama Pj Wako

PEKANBARU - Dari hearing komisi I DPRD Kota Pekanbaru bersama BPN Pekanbaru pada Rabu (20/9/2017) siang diketahui, minat masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah gratis melalui program nasional agraria (Prona) yang merupakan program pemerintah pusat, masih sangat minim.

Jatah yang diberikan untuk Kota Pekanbaru sebanyak 35.500 sertifikat, namun hingga pertengahan September 2017 ini baru 500 warga yang mengurus sertifikat. Padahal syarat untuk mengikuti program prona yang diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu ini sangat mudah. Hanya Foto copy KTP, bukti pembayaran PBB dan BPHTB serta surat tanah yang memiliki luas maksimum sebesar 3.000 meter persegi.

"Ternyata yang baru keluar sertifikatnya baru 500 dari 35.500 sertifikat yang ditargetkan sampai akhir tahun 2017. Setelah diselidiki, warga harus keluar duit banyak untuk membayar PBB dan BPHTB yang dipungut oleh Pemko Pekanbaru. Biaya sertifikat gratis tapi bayar PBB malah mahal, itu yang membuat warga enggan ikut Prona," ungkap Hotman Sitompul, selaku Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru usai Hearing, Rabu (20/09/2017).

Untuk itu, Hotman berharap masyarakat tetap antusias dalam mengikuti program Prona ini agar target 35.500 sertifikat gratis di Pekanbaru bisa tercapai. Apalagi dari informasi yang diterima Komisi I, pihak BPN sudah menyiapkan posko khusus bagi masyarakat yang ingin mengurus sertifikat, bahkan bagi masyarakat juga bisa menyampaikan keinginan kepengurusan sertikat tanah melalui DPRD Pekanbaru dan disampaikan ke pihak BPN.

Rencananya pada bulan Desember 2017 mendatang, Presiden RI - Joko Widodo dijadwalkan hadir ke Pekanbaru untuk menyerahkan sebanyak 5.000 sertifikat tanah gratis kepada warga.

Penulis: Mimi Purwanti

Editor: Yusni Fatimah

Berita Terkait

DPRD Pekanbaru Ingin Rencana Pelebaran Jalan Simpang SKA Terealisasi Tahun ini

Selalu Bermasalah, DPRD Minta Disdik Perbaiki Sistem PPDB

Banyak Kejanggalan Dalam Dokumen LKPJ Pemko 2023, Pansus DPRD Pekanbaru: Tak Boleh Ada Nama Pj Wako

LKPJ Pekanbaru Masuk Tahap Pembahasan Pansus, OPD Mulai Dikupas

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

BERITA LAINNYA
AHASS Siaga Bantu Pemudik Servis Motor Honda Makin Populer, Ini 5 Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Beli Mobil Listrik Dukung Gebyar BBI/BBWI, Menhub Beri Bantuan 'By The Service' ke Pemprov Riau Lebih Baik Kembali ke DPR RI Daripada Jadi Wakil, PKB Pastikan Abdul Wahid Bacalon Gubri Lusa, Pj Gubernur Riau Buka MTQ ke-42 Tingkat Provinsi di Dumai		Sosialisasi KIP-K di UIR, LLDIKTI Wilayah XVII: Peran Yayasan dan PT Penting untuk Sukseskan Program Ikuti MTQ ke-42 Riau, Besok Kafilah Pekanbaru Berangkat ke Dumai Pengendara di Pekanbaru Keluhkan Pak Ogah, Sembarangan Beri Jalan untuk yang Beri Uang Irvan Herman Masuk Kandidat Potensial Calon Walikota Pekanbaru, Komunikasi Politik Mulai Dijalankan Pj Gubri Minta Dukungan Menhub dalam Gebyar BBI/BBWI 2024

Komentar Anda :