PEKANBARU - Pemerintah Kota Pekanbaru diminta tegas terhadap maraknya tranportasi berbasis aplikasi yang saat ini beroperasi di Kota Pekanbaru.

Pasalnya, transportasi berbasis aplikasi seperti ojek Online dan Taksi online beberapa hari yang lalu sempat menimbulkan gesekan bagi taksi konvensional yang notabene-nya sudah memiliki izin resmi dari pemerintah.

"Jangan gesekan ini dibiarkan. Harus ada ketegasan Pemko boleh tidaknya taksi online dan ojek online ini beroperasi di Pekanbaru," tegas Roni Amriel, Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Selasa (23/5/2017).

Lanjut Politisi Golkar ini lagi, kepada pengusaha kendaraan online baik roda empat maupun roda dua harus mengikuti aturan. Artinya boleh saja mengikuti perkembangan teknolgi yang juga menjadi tuntutan masyarakat, tapi Roni menyarankan harus mengikuti aturan yang ada dan regulasinya.

Dikatakan Roni, kejadian ini pun terjadi karena tidak adanya ketegasan dari pemerintah.

"Kalau mereka (taksi online) punya izin, punya regulasi dan legalitas, saya rasa tidak akan ada yang mempermasalahkan, ini kan karena tidak ada legalitas. Izin seharusnya diberikan pemerintah berdasarkan kajian, boleh tidak bolehnya. Berapa keuntungan taksi di Pekanbaru, berapa keuntungan kendaraan non taksi di Pekanbaru ini. Walaupun memang masyarakat menginginkan kemajuan teknologi, namun harus mengikuti peraturan yang ada. Pemerintah harus mengambil peran disini harus ada ketegasan. Kalau boleh kasih izin, kalau tidak boleh stop," tegasnya lagi.

Sementara itu kalangan DPRD Kota Pekanbaru sendiri hanya mendapatkan informasi keberadaan taksi online di Pekanbaru secara informal.

"Secara resmi belum ada kita diberitahu. Sekali lagi kita minta ketegasan pemerintah, jangan dibiarkan masyarakat bertengkar gara-gara ini," tutupnya.

Penulis : Mimi Purwanti
Editor : Yusni Fatimah