PEKANBARU - Pembelian kendaraan dinas pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru menuai kritikan tajam dari berbagai pihak. Tak hanya dari kalangan pengamat, kalangan mahasiswa di Pekanbaru juga turut mengecam pembelian kendaraan dinas yang menelan anggaran hingga Rp11 miliar tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh Abdul Khair. Presiden Mahasiswa Universitas Riau (UR) ini menilai pembelian Mobdin tersebut belum terlalu urgen.

"Kalau menurut saya pengadaan kendaraan dinas untuk Pemerintah Kota Pekanbaru ini belum urgent, masih banyak hal urgent lainnya yang butuh penanganan cepat dari pemerintah," ungkap Abdul Khair saat dikonfirmasi, Jumat (24/3/2017)

Menurut Abdul Khair, banyak hal yang bersifat urgent dan harus mendapat perhatian serius oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, misalnya persoalan pendidikan yang belum merata, infrastruktur yang masih buruk, kesenjangan ekonomi yang masih cukup tinggi.

"Seharunya hal semacam pendidikan, infrastruktur tersebut harus menjadi catatan khusus untuk Pemerintah Kota Pekanbaru yang harusnya segera ditanggapi dan ditindaklanjuti. Ini pemerintah malah bermewah mewahan dengan kendaraan baru yang sebenarnya belum urgent karena yang lama masih bagus juga. Pemerintah harus merakyat lah," cetus Abdul Khair.

Penulis : Mimi Purwanti
Editor : Yusni Fatimah