PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Aset Daerah (BPKAD) menganggarkan ratusan juta dana untuk tunjangan kondisi kerja camat dan lurah di Pekanbaru.

Atas kondisi itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Pekanbaru, Zaidir Albaiza SH MH ikut angkat suara, pasalnya aggaran yang dikucurkan tidak tepat, mengingat anggaran itu tidak terlalu mendesak untuk saat ini. Sebab ada kondisi keuangan kas daerah yang minim, hal itu merupakan sebuah pemborosan dan belum tepat sasaran.

"Belum saatnya dilakukan. Apalagi, dalam kondisi sekarang seperti THL yang dipangkas gajinya, pengurangan THL, persoalan gaji THL sampah, harusnya itu yang harus dibenahi dulu," ungkap Zaidir, Kamis (19/1/2017)

Apalagi katanya, di tengah kondisi ekonomi yang saat ini tengah sulit, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, diminta lebih bijaksana dan profesional melakukan kucuran anggaran untuk hal-hal yang dibutuhkan saat in

"Di tengah kondisi yang saat ini sedang kacau, harusnya lebih memprioritaskan ke arah yang lebih penting dulu. Kalau ekonomi sudah baik tidak ada salahnya dianggarkan kembali," paparnya.

Pemko Pekanbaru, diminta berpikir kembali mengeluarkan kebijakan untuk anggaran operasional lurah dan camat saat ini. Menurutnya, zaman sekarang belum tepat.

"Masih banyak yang urgent didanai lagi, hak orang belum dibayar, seperti tunjangan guru, PNS, listrik yang belum dibayar, harusnya benahi itu dululah," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Pemko Pekanbaru melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggarkan dana tujungan kondisi kerja sebesar Rp876 juta di APBD tahun 2017 untuk seluruh camat dan lurah se Kota Pekanbaru.

Alasan Pemko Pekanbaru memberikan tunjangan itu tak lain untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan aksi tindak Pungutan Liar (Pungli) yang saat ini marak di kantor dan instansi pelayanan pemerintah.

Penulis  : Mimi Purwanti
Editor    : Unik Susanti