PEKANBARU - Kalangan legislatif di DPRD Kota Pekanbaru ikut mengkritisi wacana merumahkan honorer di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru akibat rasionalisasi anggaran.

Menurut Hotman Sitompul SH, Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, wacana pengurangan tenaga honorer tersebut merupakan langkah yang kurang tepat, dan akan berdampak buruk kepada kehidupan orang banyak.

"Dengan kondisi yang ada sekarang maka terjadi rasionalisasi yang tidak bisa dielakkan. Tetapi dengan akan adanya pengurangan tenaga honorer ini berdampak buruk karena menyangkut hidup orang banyak yang menggantungkan hidup terhadap perkerjaannya sebagai honorer tersebut," ujar Hotman, Kamis (12/1/2017).

Untuk itu, Politisi PDI Perjuangan ini menyarankan agar Pemko lebih jeli melihat kondisi yang ada, atau mencari alternatif lain, bahkan jika tidak ada sekalipun cara lain, selain melakukan pemutusan hubungan kerja, dipersilahkan.

"Tetapi kami menilai ini perlu dievaluasi jika itu perlu ditunda kenapa tidak. Seperti belanja dinas dan perjalanan dinas yang tidak penting itu saja yang ditiadakan atau ditunda. Uangnya dapat digunakan untuk pembayaran honorer," ungkapnya.

Untuk itu, dia berharap kepada seluruh anggota DPRD Kota Pekanbaru jika ada pembahasan-pembahasan terkait hal tersebut setiap komisi harus membuka lembaran-lembaran tentang hal itu apa yang tidak penting kita tunda saja, kita ganti dan hilangkan.

"Pemko harus memikirkan nasib orang banyak. Jadi kita tidak ingin akibat pengurangan honorer nantinya dapat menimbulkan tingkat pengangguran yang tinggi dan semakin meningkatnya tindak kriminalitas," tandasnya.

Penulis : Mimi Purwanti
Editor : Yusni Fatimah