PEKANBARU - Pembentukan peraturan daerah (Perda) anti Lesbian, Gay, Biseksual dan Trangender (LGBT) turut disuarakan kalangan DPRD Pekanbaru.

Berkembangnya komunitas LGBT di Kota Bertuah perlu diantisipasi bahkan dipertegas dengan adanya peraturan daerah. Tujuannya agar penyakit masyarakat tersebut tidak semakin liar di Pekanbaru dan meresahkan masyarakat.
 
"Kalau bicara perlu atau tidak perlu Perda larangan LGBT, itu tergantung analisis. Karena setiap Perda ada naskah akademik, untuk menilai secara akademis. Namun memang kita lihat sekarang ini sudah jadi penyakit masyarakat, terbukti dengan adanya penangkapan kemarin," ungkap Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi, Selasa (6/6/2023)

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu yang lalu Satpol-PP Pekanbaru bersama Polsek Sukajadi melakukan razia sejumlah tempat penginapan. Hasilnya puluhan pasangan bukan suami istri dan LGBT ditemukan tengah berduaan di kamar.

"Kita sebagai wakil masyarakat ingin penyakit ini tak berkembang. Ini perlu arahan dari orang tua, penguatan lingkungan. Pengusaha juga perlu terlibat, pemilik tempat hiburan, hotel, untuk antisipasi," tuturnya.

Politisi PKS ini menjelaskan bahwa untuk Perda larangan LGBT perlu kajian dan juga analisis.

"Apakah Perlu Perda, ini perlu analisis, kita belum bisa katakan sekarang kita perlu analisis. Untuk proses kajian itu ada di Pemko, tapi apa yang terjadi sekarang perlu perhatian khusus," tutupnya.

Penulis: Mimi Purwanti

Editor: Riki

BERITA LAINNYA
Kejari Pelalawan Musnahkan Barang Bukti TPU yang Telah Inkracht Permudah Masyarakat Urus Paspor, Imigrasi Selatpanjang Gelar Layanan Ketupat Lusa, Pj Gubri Lantik Pj Wako Pekanbaru, Nama Risnandar Mahiwa Mencuat Perkuat Program TJSL, PHR Jalin Kerja Sama dengan Mitra Pelaksana Riau Ungkap Kasus 3 Kg Ganja dan 1 Kg Sabu, Bupati Apresiasi Kapolres Bengkalis		DPRD Pertanyakan Anggaran Lelang Mobil Dinas yang Tak Dilaporkan, Ada Indikasi Penyelewengan BPOM Dumai Beri Edukasi Pelaku Usaha Obat Tradisional Bagansiapiapi Kritik Biaya UKT, Hamdani: Peningkatan Pendidikan Jadi Alasan, Harusnya Gratis PGN Saka Miliki Teknologi Data Real Time Guna Monitor Produksi Migas PPP Tutup Pendaftaran Calon Bupati dan Wabub Rohil, 6 Orang Kembalikan Formulir