Penyaluran Dana Bansos PKH dan BPNT Bermasalah, Komisi III Panggil BRI dan Dinsos
PEKANBARU - Penyaluran dana Bansos bagi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dialihkan dari Kantor Pos terdekat ke Bank BRI dengan pembayaran per-3 bulan sekali menuai kendala. Apalagi dari 14 ribu warga penerima Bansos, 9 ribu diantaranya masih belum menerima bantuan.
Selain itu, kendala yang timbul antara lain data PKH dan BPNT yang tidak valid, buku tabungan dan serta ATM yang belum, dibagikan, karu ATM peserta yang hilang namun lama diganti. Serta kebijakan penyaluran bantuan bagi keluarga peserta yang meninggal dunia.
Untuk mencari titik terang atas persoalan tersebut, Komisi III DPRD Kota Pekanbaru memanggil pihak bank BRI yang diwakili BRI Tuanku Tambusai, serta Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Ikut juga diundang Koordinator PKH Pekanbaru. Pertemuan diadakan di ruang Paripurna DPRD Pekanbaru, Senin (24/09/2018).
Hearing dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Zulfan Hafiz, didampingi Kepala Dinas Sosial Pekanbaru Chairani. Selain itu dihadiri juga Zainal Arifin dan Darnil selaku anggota Komisi III DPRD Pekanbaru. Hadir juga pimpinan Cabang BRI Tuanku Tambusai Erlan Nasir dan koordinator PKH se Pekanbaru.
Penyaluran dana Bansos bagi peserta PKH dan BPNT, sebelumnya dilakukan melalui kantor pos terdekat yang dibayarkan per 3 bulan sekali. Namun pada awal tahun 2018 lalu, penyaluran dana bansos dialihkan ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui sistim transfer dana via rekening pribadai para peserta.
Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Zulfan Hafiz mengatakan, untuk Pekanbaru sendiri ada sekitar 14 ribu warga yang berhak menerima dana bantuan dari Kementerian Sosial RI melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT. Hanya saja, 9 ribu diantaranya mengalami masalah dan tidak menerima dana tersebut.
"Saya minta data valid dari semua pihak, sehingga tidak ada lagi kekeliruan terkait permasalah ini. Kita sebagai percontohan nasional, harus bisa menyukseskan program ini. Kita akan selidiki dan perbaiki kesalahan data yang ada, sehingga bisa terlaksana dan masyarakat miskin bisa terbantu," ungkap Zulfan Senin (24/09/2018).
Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Sosial Pekanbaru Chairani. Menurutnya, ada 2 permasalah yang dihadapi yakni sistim distribusi penyaluran, serta data base yang salah sejak awal yang harus kembali dilakukan perbaikan oleh semua pihak terkait.
"Saya tidak terima kalau data hanya sebatas kata si anu dan kata si itu. Saya minta, mohon data ini dilaporkan per-kasus per-orang by name by address. Saya minta data kita diperbaiki, sehingga kasus ini bisa bersama-sama kami bawa ke Kementerian Sosial," ungkap Chairani.
Sementara itu, Pimpinan BRI cabang Tuanku Tambusai, Erlan Nasir mengatakan, permasalahan ini dipicu akibat adanya perbedaan data antara Kementerian Sosial RI dengan BRI pusat. Pihaknya berharap, permaslahan ini segera dituntaskan dan tidak dibiarkan berlarut-larut.
"Data peserta PKH yang diterima pendamping dari Kemensos dengan data kita dari BRI pusat berbeda. Ini akan diperbaiki sehingga program ini bisa berjalan lancar dan tidak menemui kendala lagi. Kita akan berusaha semaksimal mungkin, karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat banyak," ungkap Erlan.
Penulis : Mimi Purwanti
Editor : Fauzia
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
