Pelaksana tugas Sekretaris Dewan Alek Kurniawan meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menetapkan KIB belasan kendaraan yang dipakai beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan beberapa organisasi non pemerintah itu. Sebab, KIB sebagai dasar pengajuan anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) masih tercatat di Setwan.

"Kan kasihan yang makainya, karena biaya operasional mobil tersebut di kita, sementara yang makai OPD," kata Alek Kurniawan, Jumat (21/9/2018).

Ia berharap Pemko dalam hal ini BPKAD menetapkan KIB pengguna mobil dinas tersebut. Penerbitan KIB, terang Alek, juga guna memastikan tak ada penyalahgunaan anggaran untuk biaya operasional belasan mobil dinas itu di tiap OPD yang meminjam pakai.

"Karena bagaimana bisa dianggarkan biaya BBM nya, sedangkan KIB nya di kita. Ini saya sampaikan karena saya sayang sama kawan-kawan (pejabat) yang saat ini meminjam pakai. Jangan pula sampai ada temuan akibat OPD bersangkutan mengalokasikan anggaran untuk operasional mobil dinas tersebut," jelasnya.

Penetapan KIB belasan mobil dinas itu juga diperlukan untuk penertiban aset Pemko Pekanbaru. "Karena fisiknya tidak ada sama kami lagi," sebutnya.

Informasi yang didapat, kini belasan mobil dinas wakil rakyat itu ada yang dipinjampakai oleh pejabat di Dinas Perhubungan, DPM-PTSP, Dinas Kominfo, Inspektorat, Pemadam Kebakaran, kecamatan, dan sejumlah organisasi non pemerintah.

Penulis : Delvi Adri
Editor   : Fauzia