TELUK KUANTAN - Menjamurnya usaha klinik kesehatan di Kabupaten Kuansing mulai dari Kilinik pengobatan, klinik persalinan maupun klinik anak beberapa tahun terakhir, ternyata sejauh ini belum menyumbang pendapatan untuk daerah.

Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Kuansing Rustam Effendi saat bincang-bincang dengan halloriau.com, Senin (22/1/2018) lalu. "Sejauh ini belum ada PAD dari sektor Klinik, entah miliki izin atau tidak,"ujar Rustam.

Dulu kata Rustam, pernah kita tanyakan langsung kepada Dinas kesehatan, karena Diskes yang memproses perizinan untuk usaha klinik ini. "Kalau untuk izin praktek mungkin mereka ada, tapi tidak ada nyumbang untuk PAD,"katanya.

DPRD kata Rustam, mendukung usaha apa saja yang berdiri di Kuansing, namun kewajiban juga harus mereka lakukan terutama melengkapi perizinan yang ada. "Seharusnya kalau Klinik ini rawat inap itu harus ada nyumbang PAD untuk daerah,"katanya.

"Kalau mereka sudah memiliki izin, apakah sudah memenuhi syarat ? Kita dukung kalau ada yang buka usaha di Kuansing sebanyak-banyaknya, tapi kewajiban harus terpenuhi terutama melengkapi izin,"katanya.

Sementara anggota DPRD Kuansing Rosi Atali mengatakan, ada lima izin untuk Klinik ini harus mereka urus, pertama Amdal, izin Limbah Cair, Limbah Padat, air bawah tanah dan sejumlah izin lainnya. "Rata-rata ini mungkin tidak ada, atau banyak yang tidak ada,"katanya.

Disampaikan Rosi, karena memang yang memberikan rekomendasi untuk proses perizinan klinik yang ada ini pada Dinas kesehatan. "Sebenarnya dalam UU Kesehatan disitu sudah lengkap, setiap klinik ini seharusnya ada nyumbang PAD untuk daerah dimana mereka beroperasi,"katanya.

Apalagi kalau kita lihat klinik kesehatan yang ada di Kuansing rata-rata mereka menyiapkan fasilitas rawat inap untuk pasien dan fasilitas lain yang harus dibayar oleh pasien. "Seharusnya Pemda bisa manfaatkan hal ini agar Klinik ini bisa nyumbang PAD untuk daerah kita,"katanya.

Penulis : Robi Susanto
Editor : Yusni Fatimah