KUANSING - Wakil Ketua I DPRD Kuansing resmi dijabat Darmizar. Hal ini setelah DPRD Kabupaten Kuansing menggelar rapat paripurna dengan agenda pengucapan sumpah jabatan pimpinan DPRD Kuansing sisa jabatan 2019-2024, Senin (2/10/2023).
Darmizar yang merupakan anggota fraksi PPP ini sebelumnya merupakan Ketua Komisi II. Kemudian dia diangkat menjadi Pimpinan DPRD sebagai Waka I menggantikan Zulhendri yang beberapa waktu lalu diberhentikan sebagai anggota DPRD Kuansing (PAW) karena mencalonkan diri dari partai Gerindra alias pindah partai pada pencalegan Pemilu 2024 nanti.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kuansing, Dr Adam MH dan dihadiri Forkopimda seperti Kapolres Kuansing AKBP Pangucap Priyo Soegito, Kajari Nurhadi Puspandoyo, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Telukkuantan Agung Iriawan SH MH.
Sementara perwakilan dari eksekutif, baik Bupati, Sekda hingga kepala dinas, badan di lingkungan Pemkab Kuansing tidak terlihat pada rapat paripurna tersebut.
Proses pengambilan sumpah jabatan dipimpin Ketua PN Telukkuantan Agung Iriawan MH. Dilanjutkan dengan penanda tanganan berita acara.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kuansing, Dr Adam MH mengucapkan selamat kepada Darmizar dari PPP yang sebelumnya Ketua Komisi II, menjadi Wakil Ketua I DPRD Kuansing.
"Semoga dengan pengalaman yang dimiliki beliau dapat memajukan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPRD ini," harap Dr Adam.
Dr Adam juga mengucapkan terimakasih kepada mantan Ketua I DPRD Kuansing, Zulhendri yang telah mendedikasikan waktunya di DPRD Kuansing.
Ia menyadari tantangan dan tugas DPRD, baik sebagai penyelenggara pemerintahan daerah maupun representasi masyarakat semakin berat. Sejalan dengan beratnya tantangan tugas dan semakin besarnya harapan masyarakat terhadap kinerja lembaga dan anggota DPRD.
"Maka perlu peningkatan kepercayaan publik terhadap DPRD. Caranya dengan memperbaiki kualitas individu anggota DPRD dan kelembagaan," katanya.
Menurutnya, perbaikan kualitas kelembagaan DPRD dapat dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan strategis. Seperti menejemen kelembagaan, reformasi birokrasi, optimalisasi peran humas, penggunaan media teknologi dalam penyerapan aspirasi dan sosialisasi kegiatan.
"Kepercayaan publik juga dapat ditingkatkan melalui perbaikan kinerja DPRD, yaitu produktivitas legislasi, efektivitas pengawasan serta transparansi dan kelancaran pembahasan anggaran," pungkasnya.
Penulis: Ultra Sandi
Editor: Barkah
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
BERITA LAINNYA |
|
|
Hampir 3 Bulan, Penonton Film Agak Laen Tembus 9,1 Juta Penetapan NIP Pegawai PPPK Pemprov Riau Sudah 90 Persen Lebih Meroket Lagi, Harga Emas Antam 1 Gram di Pekanbaru Tembus Rp1,326 Juta SKK Migas Sumbagut Audiensi dengan Pj Gubri SF Hariyanto, Begini Pembahasannya PKS Soon Following Nasdem-PKB Joins Prabowo-Gibran Coalition
|
|
Lawan Berat Timnas Indonesia U23, Uzbekistan Lolos Semifinal Tanpa Kekalahan dan Kebobolan Ambil Formulir di PDIP, Annas Maamun Rebutan Kursi Gubernur Riau di Pilkada 2024 5 Hotspot Tersebar di Sumatera Pagi ini, 1 Titik Panas di Kampar NasDem-PKB Membelot Dukung Prabowo, Oposisi 'Kurus' Tersisa PDIP dan PKS PGN Optimalkan LNG, Penuhi Kebutuhan Energi Industri di Tengah Risiko Geopolitik
|
Komentar Anda :