Kuansing
Pemkab Kuansing | DPRD Kuansing
 
+ INDEX BERITA

15:04 - DPRD Sarolangun Jambi Samb...
21:45 - Canda Anggota Komisi II DP...
15:34 - Kuansing Dipastikan Tidak ...
21:20 - Anggota DPRD Kuansing Peri...
19:47 - Hingga Siang Tadi, SK Gubr...
10:18 - Berikut Susunan Keanggotaa...
20:29 - PDIP Tunjuk Satria Mandala...
05:43 - DPRD Kuansing Hari Ini Gel...
14:09 - Satu Lagi Wakil Pimpinan D...
21:33 - PPP Belum Serahkan Nama un...
21:07 - Tatib DPRD Kuansing Disahk...
20:32 - Arpison Ditunjuk Jadi Ketu...
19:42 - DPRD Kuansing Mulai Lakuka...
06:27 - Selama Lima Tahun, Hanya 1...
21:55 - Andi Putra dan Naswan Dibe...
21:35 - Kebanyakan Anggota DPRD Ku...
20:58 - Mahasiswa Soroti Anggaran ...
21:23 - Jelang Pelantikan, Dipasti...
20:23 - Sudah Diagendakan Banmus, ...
19:23 - Seluruh Anggota Komisi di ...
 
Dewan Kantongi Nama-nama Penerima Temuan BPK di RSUD Teluk Kuantan
Senin, 22/07/2019 - 17:08:22 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi
TERKAIT:
 
 

TELUK KUANTAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuansing, Riau telah mengantongi nama-nama penerima hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp 2.334.999.836 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Teluk Kuantan.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK terdapat temuan terhadap Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Teluk Kuantan sebesar Rp 2.334.999.836, terhadap jasa pelayanan kesehatan di RSUD Teluk Kuantan.

"Nama-namanya sudah ada sama kami semua," ujar juru bicara Fraksi Nasdem Rustam Effendi di hadapan undangan yang hadir saat Rapat Paripurna Agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2018, Senin (22/7/2019).

Menurut Rustam, daftar penerimanya cukup panjang. "Lebih kurang ada sekitar 200 lebih sebagai penerima, kita ada datanya," katanya.

Menurut Rustam, yang menyebabkan adanya temuan BPK adalah seharusnya belanja jasa pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Teluk Kuantan ditetapkan melalui Perbup, namun tahun lalu tidak melalui Perbup.

"Tahun lalu itu tidak melalui Perbup, tapi melalui Direktur, sehingga ini jadi temuan. Mungkin beranggapan BLUD ini berdiri sendiri," katanya.

Fraksi Nasdem menyarankan kepada Pemerintah Daerah, agar melakukan verifikasi keuangan melalui ketentuan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dimana dalam ketentuan belanja jasa pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Teluk Kuantan harus ditetapkan melalui Peraturan Bupati (Perbup), sehingga nantinya dalam pengelolaan keuangan pada BLUD RSUD Teluk Kuantan tidak terjadi permasalahan yang merugikan keuangan daerah.

Penulis : Robi Susanto
Editor : Fauzia


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Pengunjung Kecewa Istana Siak Tiba-tiba Tutup
  • HUT ke-74 PGRI dan HGN 2019, PC PGRI Pangkalankerinci Taja Seminar Penguatan Guru
  • Satpolairud Polres Rohil Lakukan Pengamanan dan Pengawasan Kedatangan Kapal
  • Rapat Persiapan, 2020 RoRo Dumai-Melaka Beroperasi
  • MPA dan Crew Leader Tingkatkan Kompentensi Diri di PT RAPP
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved