Kuansing
Pemkab Kuansing | DPRD Kuansing
 
+ INDEX BERITA

19:42 - DPRD Kuansing Mulai Lakuka...
06:27 - Selama Lima Tahun, Hanya 1...
21:55 - Andi Putra dan Naswan Dibe...
21:35 - Kebanyakan Anggota DPRD Ku...
20:58 - Mahasiswa Soroti Anggaran ...
21:23 - Jelang Pelantikan, Dipasti...
20:23 - Sudah Diagendakan Banmus, ...
19:23 - Seluruh Anggota Komisi di ...
05:44 - Anggota DPRD Kuansing Terp...
20:41 - Masa Jabatan Akan Berakhir...
11:02 - Rustam Effendi: Kalau Rp 1...
17:08 - Dewan Kantongi Nama-nama P...
15:15 - Fraksi di DPRD Kuansing So...
15:40 - Komisi B DPRD Kuansing Min...
22:30 - Dewan Kuansing Sarankan Fa...
16:49 - Tunggu Penetapan KPU, Pela...
15:03 - DPRD Kuansing Tidak Berika...
18:10 - DPRD Sayangkan Ada Kasubag...
18:16 - Parah, Kehadiran Anggota D...
10:44 - Musliadi Minta Dewan Tak D...
 
Dewan Kantongi Nama-nama Penerima Temuan BPK di RSUD Teluk Kuantan
Senin, 22/07/2019 - 17:08:22 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi
TERKAIT:
 
 

TELUK KUANTAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuansing, Riau telah mengantongi nama-nama penerima hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp 2.334.999.836 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Teluk Kuantan.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK terdapat temuan terhadap Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Teluk Kuantan sebesar Rp 2.334.999.836, terhadap jasa pelayanan kesehatan di RSUD Teluk Kuantan.

"Nama-namanya sudah ada sama kami semua," ujar juru bicara Fraksi Nasdem Rustam Effendi di hadapan undangan yang hadir saat Rapat Paripurna Agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2018, Senin (22/7/2019).

Menurut Rustam, daftar penerimanya cukup panjang. "Lebih kurang ada sekitar 200 lebih sebagai penerima, kita ada datanya," katanya.

Menurut Rustam, yang menyebabkan adanya temuan BPK adalah seharusnya belanja jasa pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Teluk Kuantan ditetapkan melalui Perbup, namun tahun lalu tidak melalui Perbup.

"Tahun lalu itu tidak melalui Perbup, tapi melalui Direktur, sehingga ini jadi temuan. Mungkin beranggapan BLUD ini berdiri sendiri," katanya.

Fraksi Nasdem menyarankan kepada Pemerintah Daerah, agar melakukan verifikasi keuangan melalui ketentuan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dimana dalam ketentuan belanja jasa pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Teluk Kuantan harus ditetapkan melalui Peraturan Bupati (Perbup), sehingga nantinya dalam pengelolaan keuangan pada BLUD RSUD Teluk Kuantan tidak terjadi permasalahan yang merugikan keuangan daerah.

Penulis : Robi Susanto
Editor : Fauzia


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Kejari Kuansing Akan Tarik Kendaraan Dinas yang Dikuasai Mantan Pejabat
  • Bersama HIPGABI Riau, PPNI Meranti Bagikan Masker N95 di Selatpanjang
  • Gelar Aksi Damai, Massa Cipayung Nilai Gubri Lamban Atasi Karhutla
  • Diduga Akibat Asap Tebal dan Sarat Muatan, Kempang Bermuatan BBM Karam di Selat Air Hitam
  • Eka Hospital Pekanbaru Peringati The First World Patient Safety Day 2019
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved