Kuansing
Pemkab Kuansing | DPRD Kuansing
 
+ INDEX BERITA

18:10 - DPRD Sayangkan Ada Kasubag...
18:16 - Parah, Kehadiran Anggota D...
10:44 - Musliadi Minta Dewan Tak D...
16:05 - Mencoblos di TPS 5 Topan, ...
11:00 - Dua Periode Jadi Kades, Mu...
14:26 - Naswan, Anak Petani Sukses...
12:09 - Dari 35 Jumlah Anggota DPR...
15:40 - DPRD Kuansing Minta OPD Se...
10:17 - Kuansing Tertinggal dari K...
20:01 - Terkait Tunjangan, Kuansin...
19:31 - Dewan Dorong Kontraktor Lo...
21:29 - Dewan Minta Kabag Organisa...
22:30 - Tahun Ini, DPRD Kuansing T...
21:29 - BPTD segera Aktifkan Pelay...
05:25 - Tindaklanjuti Keluhan TPP ...
20:00 - Stadion Dijadikan Tempat K...
05:29 - DPRD Nilai Pola Kuansing B...
08:09 - Nasib Dua Caleg Lulus CPNS...
06:04 - Mengadu ke DPRD, Pelamar C...
17:16 - DPRD Kuansing Klarifikasi ...
 
Terkait Tunjangan, Kuansing Bisa Tiru Kabupaten Bungo
Senin, 11/03/2019 - 20:01:49 WIB
Komisi B DPRD Kuansing konsultasi masalah tunjangan.
Komisi B DPRD Kuansing konsultasi masalah tunjangan.
TERKAIT:
 
 

TELUK KUANTAN - Terkait masalah tunjangan, baik Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) maupun Tunjangan Anggota DPRD Kuansing, Pemkab Kuansing sebenarnya bisa meniru Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. 

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi B DPRD Kuansing Andi Nurbai saat melakukan kunjungan kerja ke BPKAD Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Senin (11/3/2019). 

"Sekarang di Kuansing kan tengah ada masalah, apakah posisi APBD kita termasuk kategori sedangkah, rendahkah, ini masih jadi polemik," kata Politisi PAN ini. 

Dikatakannya, ada berbagai penafsiran terhadap peraturan baru, maka pihaknya coba melakukan konsultasi ke Kabupaten Bungo. "Kalau di Kabupaten Bungo ini bagaimana," kata Andi Nurbai. 

Ternyata setelah dikonsultasikan, Kabupaten Bungo berdasarkan APBD dua tahun terakhir. "Untuk menerapkan ini  mereka mengacu kepada APBD dua tahun terakhir yaitu APBD 2017," katanya.   

Untuk Kuansing kata Andi Nurbai, itu ada dua persepsi, pertama berdasarkan APBD 2016 dan kedua berdasarkan APBD 2017. "Penafsiran-penafsiran seperti ini sampai sekarang belum ada titik temu," katanya. 

"Kalau di Kabupaten Bungo itu masalah tunjangan sudah selesai dan sudah disalurkan. Mereka mengacu kepada APBD 2017," katanya. 

Penulis : Robi Susanto
Editor : Fauzia


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Soal Pemadaman Listrik Komisi III DPRD Inhil akan Panggil PLN Tembilahan
  • Benarkah Bawang Putih Bisa Turunkan Kolesterol?
  • Genap 24 Tahun, Telkomsel Komit Terus Bangun Ekosistem Digital Indonesia
  • Komnas HAM: Oknum Brimob yang Pukul Perusuh Bisa Kena Sanksi Pidana
  • Sering Padam saat Berbuka dan Sahur, Warga Minta Dewan Panggil PLN Tembilahan
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved