TELUK KUANTAN - Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuansing menyorot bangunan Tiga Pilar yang sampai saat ini tidak dimanfaatkan oleh Pemkab Kuansing meskipun telah ada intruksi dari BPKP agar bangunan tersebut segera dimanfaatkan.

Hal tersebut disampaikan sejumlah Fraksi saat rapat paripurna agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan peraturan daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kuansing TA 2017, Senin (13/8/2017).

Seperti yang disampaikan juru bicara Fraksi Golkar H Sutoyo, terhadap proyek tiga pilar yang dilaksanakan oleh Pemkab Kuansing, fraksi Golkar sudah dari dulu menyarankan kepada Pemda untuk dapat difungsikan.

Namun sampai hari ini pemerintah belum juga ada niat untuk memfungsikan bangunan tiga pilar tersebut dengan kondisi bangunan terkesan dibiarkan tidak terurus. Kondisi bangunan tiga pilar yang paling memprihatinkan adalah hotel, terlihat banyak peralatan yang berserakan dan banyaknya peralatan yang sudah hilang.

Padahal semenjak lunas dibayar 2017 lalu, BPKP telah memberikan intruksi agar bangunan tersebut segera dapat dimanfaatkan.

Sementara Fraksi Demokrat meminta penjelasan Pemerintah tentang pengelolaan aset daerah yang tidak tahu ujung pangkalnya terutama dalam pemanfaatan aset daerah yang banyak terbuang dan tidak dipergunakan oleh Pemda untuk menambah PAD.

Hal senada juga disampaikan Fraksi Perjuangan Hanura melalui juru bicaranya Rosi Atali, terhadap bangunan proyek tiga pilar yang sudah dilaksanakan oleh Pemkab Kuansing yang kondisinya makin memprihatinkan. Fraksi Perjuangan Hanura menyarankan kepada Pemda untuk dapat segera difungsikan. Dimana bangunan tiga pilar yang paling memprihatinkan adalah Hotel Kuansing. Padahal dalam waktu dekat kita akan melaksanakan ivent yang cukup besar yakni pacu jalur.

Sejumlah Fraksi di DPRD Kuansing juga berharap, agar opini WTP yang sudah didapat untuk bisa dipertahankan secara kontiniu dengan mengintrusikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah terutama menindaklanjuti rekomendasi dari BPK-RI terkait audit terhadap kelemahan administrasi.

Selanjutnya Fraksi juga menyarankan Kepala daerah melakukan evaluasi terhadap kinerja masing-masing OPD yang lalai dan suka berbohong kepada lembaga DPRD terkait kehadiran dalam undangan hearing yang berasalan dinas luar, padahal berada ditempat.

Sementara Fraksi PPP menilai bahwa mash banyak kekurangan terhadap sistem administrasi penganggaran, sehingga banyak terjadi permasalahan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga banyak terjadi anggaran yang bermasalah di OPD terkait dengan hasil temuan audit BPK.

Dari hal temuan BPK untuk menjadi pembelajaran kedepan sehingga untuk tahun berikutnya tidak terulang lagi. Fraksi PPP juga menyampaikan saran kepada OPD dalam hal ini Pemkab Kuansing agar dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditahun yang akan datang.

Selanjutnya Fraksi Gerindra mengapresiasi pemberian opini WTP terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kuansing TA 2017 oleh BPK RI. 

Kemudian terkait realisasi PAD, fraksi Gerindra melihat adanya kekurangcermatan dalam aspek perencanaan untuk menentukan target capaian, sehingga kedepan perlu kecermatan dalam menyusun dan menentukan target capaian, sehingga target PAD dapat dicapai dengan baik.

Terkait adanya silpa tahun anggaran, Fraksi Gerindra melihat masih terlalu besar. Dilihat dari aspek perencanaan berarti masih banyak kegiatan yang tertunda bahkan tidak dapat dilaksanakan. Ini berarti target yang sudah ditetapkan tidak terealisasi.

Fraksi Gerindra juga menyoroti belanja bansos tahun anggaran 2017 tidak memenuhi target. Menurut Fraksi Gerindra, dasar pertimbangan menentukan target kegiatan bansos kurang maksimal sehingga berdampak kepada masyarakat penerima bantuan.

Sementara Fraksi PBB memberikan apresiasi atas capaian target PAD dengan persentase 91,22 persen pada TA 2017. Namun kepada Pemda kami harapkan perlu memperhatikan kepastian sumber pendapatan, karena kami lihat beberapa item sumber pendapatan daerah belum sepenuhnya mencapai target. Salah satu terendah datang dari retribusi daerah yang hanya terealisasi sebesar 47,75 persen.

Selanjutnya terkait belanja daerah yang terealisasi cukup tinggi yakni sebesar 92,18 persen, Fraksi PBB mengharapkan dalam proses perencanaan anggaran memerlukan kajian dan pemahaman kita bersama, bahwa perencanaan anggaran tidak hanya mengedepankan kehendak belaka, tetapi yang terpenting adalah analisa kemampuan keuangan, apalagi saat ini proses perencanaan menjadi perhatian dan pengawasan berbagai pihak.

Sementara Fraksi Partai Demokrat meminta klarifikasi atas capaian kinerja terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kuansing, karena banyak sekali ite kegiatan tahun 2016 pembayarannya tahun 2017. Kami berharap kepada pemerintah untuk dimasa yang akan datang tidak ada lagi kegiatan tunda bayar seperti tahun 2017.

Kemudian terkait target PAD pada Dinas PUPR Kuansing sebesar Rp 3 Milyar hanya terealisasi Rp 1,675 Milyar. Dimana terdiri dari retribusi kekayaan daerah target Rp 1,7 Milyar terealisasi Rp 700 juta hanya sekitar 40 persen. Penjualan produksi usaha daerah target Rp 500 juta terealisasi Rp 254 juta atau 50,94 persen dan retribusi IMB Rp 1,3 Milyar terealisasi Rp 720 juta atau 55,44 persen.

Selanjutnya program pembangunan jalan dan jembatan pada APBD Perubahan TA 2017 Rp 90,457 Milyar terealisasi hanya Rp 79,599 milyar atau 87,98 persen dan sisa Rp 10,866 milyar mohon tanggapan pemerintah dalam hal ini.

Kemudian pada tahun 2017, Dinas PUPR Kuansing telah melakukan  kelebihan bayar sebesar Rp 800 juta kepada rekanan, Fraksi Demokrat meminta ini agar diselesaikan secepatnya.

Pada tahun 2017 Pemerintah daerah menganggarkan pembayaran honor untuk pegawai non PNS, dari informasi yang kami terima bahwa pembayaran gaji honorer di Sekretariat daerah sebesar Rp 2,300 juta. Sedangan honorer di Satpol PP yang beban tugasnya lebih berat hanya digaji Rp 700 ribu. Fraksi Demokrat mempertanyakan apa dasar pembayarannya, fraksi menyarankan agar gaji non PNS disamakan.

Kemudian pada Dinas pendidikan terdapat pembayaran untuk gaji guru bantu sebesar Rp 12,168 Milyar dengan realisasi anggaran Rp 11,868 Milyar. Sementara sepengetahuan kami dari Fraksi Demokrat, Pemda tidak ada mengangkat guru bantu untuk tahun 2017, mohon ini dijelaskan.

Pada Dinas kesehatan terdapat mata anggaran transfer of know ledge dengan dana Rp 180 Juta, apa maksud dari mata anggaran tersebut tolong dfijelaskan.

Kemudian Fraksi PAN melalui juru bicaranya menyampaikan, potensi PAD pada TA 2017 sebesar Rp 118,427 Milyar dengan realisasi sebesar Rp 108,028 Milyar dengan persentase 91,22 persen. Fraksi PAN melihat adanya penurunan kinerja OPD dalam pencapaian target PAD TA 2017.

Ini disebabkan beberapa sektor yang mengalami penurunan sehingga mengurangi jumlah pendapatan tahunan daerah antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Untuk itu kepada saudara Bupati untuk menugaskan saudara Sekda untuk mengkoordinir penyusunan rumusan tugas pokok dan fungsi OPD secara terfokus dan menggunakan Tupoksi sebagai acuan penyusunan rencana program dan kegiatan OPD.

Sementara Fraksi PKB mengingatkan Pemerintah daerah untuk tidak terlena dan jangan cepat berpuas dengan hasil atas pencapaian mendapatkan predikat opini WTP untuk ke-7 kalinya. Dengan WTP bukan tidak ada kelemahan catatan serta teguran bagi Pemda terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Oleh karena itu catatan atau teguran yang dikeluarkan oleh BPK terhadap sistem pengendalian keuangan daerah haruslah ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Kemudian Fraksi Nasdem, terkait anggaran belanja bantuan sosial pada TA 2017 sebesar Rp 6 miliar dengan realisasi sebesar Rp 348 juta atau 5,81 persen, dimana pencapaian sangat jauh dari target yang telah dianggarkan. Yang menjadi pertanyaan Fraksi Nasdem, apa penyebab rendahnya realisasi anggaran dari belanja bantuan sosial tersebut.

Padahal anggaran yang dianggarkan sudah cukup besar sesuai dengan acuan anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. (Adv)