TELUK KUANTAN - Sejumlah fraksi di DPRD Kuansing mempertanyakan terkait dengan tunjangan sertifikasi guru tahun 2017 yang terjadi tunda bayar oleh Pemerintah daerah Kabupaten Kuansing, dalam sidang paripurna yang digelar Senin (14/5/2018).
 
Seperti yang disampaikan juru bicara Fraksi Golkar, berdasarkan hasil konsultasi DPRD Kuansing ke BPKAD Provinsi Riau dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bahwa yang namanya dana DAK dan Non fisik tidak ada yang namanya tunda bayar maupun kurang bayar.

Untuk itu Fraksi Golkar meminta kepada Bupati untuk dapat menjelaskan mengapa sampai terjadi tunda bayar terhadap tunjangan sertifikasi guru tahun 2017 ?.

Hal senada juga dipertanyakan Fraksi PKB Plus, mengapa terjadi kurang bayar dan tunda bayar, apakah dana tersebut dipakai untuk kegiatan lain atau memang pusat sendiri yang tidak mengucurkan dana tersebut. "Hasil konsultasi kami ke BPKAD Provinsi dan Kementrian yang namanya DAK non fisik tidak ada yang tunda bayar maupun kurang bayar,"katanya mempertanyakan kepada Bupati pada sidang paripurna.

Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Kuansing Andi Putra, SH,MH, dihadiri Wakil ketua DPRD Sardiyono dan Alhamra serta hadir Bupati Kuansing H Mursini, Forkopimda, pejabat dilingkungan Pemkab Kuansing dan undangan lainnya.

Dilanjutkan Fraksi Golkar, terkait dengan tapal batas Kabupaten Kuansing dan Provinsi, Fraksi Golkar meminta kepada pemerintah untuk menyelesaikan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di negeri ini. Sehingga tidak menjadi PR terus menerus bagi penyelenggara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten.

Terkait dengan masalah percetakan e-KTP yang belum bisa dilaksanakan di kecamatan, Fraksi partai Golkar meminta kepada pemerintah untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Sehingga masyarakat yang jauh dari ibukota Kabupaten dapat mencetak e-KTP di Kecamatan masing-masing.

Selanjutnya terkait perencanaan dan penyusunan asumsi APBD pada tahun yang akan datan harus dikaji secara transparan dan akuntabel sehingga tidak lagi terjadi rasionalisasi pada tahun berikutnya.

Terhadap pelaksanaan job fit yang telah dilaksanakan pemerintah beberapa waktu yang lalu, untuk dapat segera diumumkan hasilnya oleh Pemerintah dan segera dapat dikukuhkan agar pemerintahan berjalan dengan baik.

Kemudian Fraksi PPP dalam pandangannya menilai bahwa penyampaian LKPj Tahun 2017 terkesan hanya sebagai pemenuhan kewajiban untuk menyampaikan LKPj karena tuntutan peraturan dan perundang-undangan. Bukan didasari atas kewajiban penyampaian LKPj karena tanggungjawab moral kepada masyarakat.

Hal ini dapat dilihat waktu penyampaian yang terlambat, redaksional dan substansi laporan yang jauh dari kesan sempurna. "Kedepan kami harapkan harus benar-benar sesuai sebagaimana ketentuan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007,"katanya.

Selanjutnya untuk capaian kinerja, realisasi dan anggaran kegiatan yang sangat berkolerasi, untuk itu Fraksi PP menilai, cakupan realisasi fisik dan anggaran pada tahun 2017 sangat rendah,"kami minta konsistensi pemerintah mempedomani dokumen perencanaan seperti RPJMD dan lainnya serta harus konsisten terhadap ketepatan waktu, jangan mencari alasan karena anggaran rendah,"katanya.

Terhadap Dinas Lingkungan Hidup, Fraksi PPP berharap untuk lebih peka terhadap isu lingkungan seperti persoalan limbah perusahaan yang mencuat akhir-akhr ini. "Kami minta gerak cepat DLH dalam penyelesaian karena ini berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Kalau perusahaan tidak taat silahkan tindak tegas,"tegas Fraksi PPP.

Sementara Fraksi Gerindra menyampaikan, pada sektor pendapatan pengelolaan ases daerah seperti Wisma Jalur dan Balai Diklat agar dapat meningkatkan PAD diharapkan Bupati membuat regulasi Perbup berhubung adanya biaya operasional untuk bisa dipertanggungjawabkan.

Terhadap bangunan tiga pilar, Fraksi Gerindra berharap dengan telah memiliki ketetapan hukum untuk dikelola, sebaiknya Pemda untuk segera mengelola bangunan tiga pilar, sehingga bangunan yang sudah dibangun melalui APBD bisa dimanfaatkan.

Kemudian Bidang Kepegawaian, bahwa pada tahun 2017 telah dianggarkan kegiatan seleksi dan penataan jabatan dengan anggaran Rp 1,065 Milyar dengan realisasi Rp 524 juta dimana kegiatan telah dilaksanakan.

Namun sampai saat ini belum ada keeseriusan pemerintah untuk menempatkan pejabat yang lulus tersebut. Ini dapat dlihat masih adanya sejumlah OPD yang dipimpin pelaksana tugas. Fraksi Gerindra meminta kepada pemerintah untuk segera merealisasikan penempatan pejabat tersebut.

Kemudian Fraksi PBB Plus menyampaikan terkait pelayanan di RSUD TEluk Kuantan, Fraksi PBB mengharapkan pihak RSUD tidak membedakan pasien BPJS Kesehatan dan pasien umum.

Untuk Dinas Perhubungan Fraksi PBB mengharapkan, untuk melakukan inventarisasi terhadap kendraan operasional perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kuansing, dan menghimbau pihak perusahaan agar kendraannya di KIR sehingga bisa menningkatkan PAD Kuansing.

Selanjutnya Fraksi Partai Demokrat berharap ada ketegasan pemerintah daerah terutama menyangkut permasalahan tenaga honorer yang sudah dianggarkan pada tahun 2017-2018, tapi sampai saat ini tidak ada tindak lanjut dari pemerintah daerah,"mohon penjelasan?,"katanya.

Terkait pemindahan pasar lumpur kepasar rakyat, telah mengakibatkan kemacetan pada beberapa ruas jalan ditengah kota Teluk Kuantan. Menurut Fraksi Demokrat ini diakibatkan tidak tepatnya pengelolaan yang dilakukan pemerintah terhadap aset yang ada. Apakah ini sebuah kegagalan pemerintah atau sebuah perubahan yang disengaja diciptakan pemerintah daerah. Fraksi Demokrat meminta penjelasan pemerintah terhadap permasalahan tersebut.

Kemudian Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyarankan perlu adanya sebuah mekanisme yang baik untuk mengatur iklim investasi yang ada di Kabupaten Kuansing. Kita tidak mau lagi ada perusahaan daerah (PD) yang sangat tidak jelas kontribusinya untuk daerah.

Selanjutnya Fraksi PKB Plus terhadap guru kontrak dari dana BOS ataupun guru honor komite, Fraksi PKB meminta kepada pemerintah daerah agar didata secara profesional dan komprehensif di Dinas pendidikan. Kemudian dilakukan pemerataan guru agar tidak menumpuk di perkotaan.

Terlesap dari tidak adanya UPTD Pendidikan di Kecamatan, Fraksi PKB meminta kepada pemerintah untuk membentuk kembali UPTD Pendidikan dimasing-masing kecamatan agar koordinasi dan komunikasi penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Terkait anggaran asessment pejabat eselon II pejabat tingkat pratama yang sudah dianggarkan Rp 1 Milyar namun tidak habis. Untk kedepan Fraksi PKB berharap agar program dan kegiatan harus terukur dan transparan baik dari gaji dan jumlah panselnya sehingga tidak menimbulkan Silpa.

Kemudian terkait tidak dilibatkannya kepala BKPP dalam penataan dan pergantian ASN yang tidak dilibatkan, fraksi PKB menilai ini sudah sangat salah. Diminta kepada Bupati untuk menegur sekretaris BKPP dan mengevaluasi jabatan sekretaris BKPP.

Selanjutnya Fraksi Nasdem menyampaikan, terkait anggaran pengadaan bibit sawit sebesar Rp 6,302 Milyar dengan realisasi anggaran 93,29 persen, Fraksi Nasdem mengharapkan kepada Dinas terkait untuk benar-benar bekerja serius dalam hal pengadaan bibit sawt. Sehingga bibit yang diberikan dapat ditanam dengan sebaik-baiknya.

Terakhir Fraksi Perjuangan Hanura meminta kepada pemerintah untuk segera mengeluarkan dan mengumumkan hasil penilaian kinerja dan evaluasi (job fit) terhadap kepala OPD dan segera dikukuhkan dan ditetapkan. (Adv)