TELUK KUANTAN - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2017 diharapkan dapat jadi salah satu bahan evaluasi untuk pembinaan terhadap Pemerintah daerah (Pemda). Sehingga Kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Hal ini dilakukan demi terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan tata pemerintahan yang baik.

Demikian disampaikan Ketua DPRD Kuansing Andi Putra, SH, MH saat memimpin rapat paripurna agenda pidato pengantar Bupati Kuantan Singingi tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2017, melalui rapat paripurna yang digelar Selasa (17/4/2018).

Rapat paripurna dihadiri Wakil ketua DPRD Kuansing, Sardiyono dan Alhamra serta anggota Dewan yang terhormat. Hadir Bupati Kuansing H Mursini, Wabup Halim, Sekda Kuansing, pejabat dilingkungan Pemkab Kuansing, Forkopimda dan undangan lainnya.

LKPj disampaikan Andi Putra, berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Kepala daerah.

Dengan terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemda untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejateraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian dengan dilaksanakannya pemeilihan langsung kepala daerah sebagaimana diatur dalam UU nomor 23 tahun 2014 maka hubungan kerja kepala daerah dengan DPRD mengalami perubahan yang cukup mendasar dibanding ketika kepala daerah dipilih oleh DPRD dan bertanggungjawab kepada DPRD.

Pilkada langsung telah menyebabkan adanya kesetaraan dan kemitraan hubungan antara Kepala daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dan DPRD menjalankan fungsi legislatif dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya hubungan checks and balances yang lebih seimbang antara kepala daerah dengan DPRD. Dalam kaitan hubungan tersebut maka Kepala daerah berkewajiban menyampaikan LKPj kepada DPRD. Dengan maksud dan tujuan sebagai bahan DPRD, dalam memberikan rekomendasi dan saran guna penyempurnaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan tahun berikutnya.

LKPj yang disampaikan Pemerintahan dan disampaikan kepada DPRD dalam rangka untuk memenuhi amanat UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah pasal 71 yang menyatakan bahwa kepala daerah menyampaikan LKPj kepada DPRD dilakukan satu kali dalam satu tahun dan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bupati melalui pidato pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2017 menyampaikan,pertama pengelolaan pendapatan daerah, berdasarkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 target pendapatan asli daerah diperkirakan sebesar Rp 118.427.499.294,00 realiasi PAD sebesar Rp 108.306.021.355,73 atau 91,45 persen.

Pendapatan Asli Daerah
Kemudian untuk gambaran rincian PAD dijelaskan Bupati, pajak daerah ditargetkan Rp 23,745 Milyar dengan realisasi Rp 23,591 Milyar atau 99,35 persen.

Retribusi daerah dengan target Rp 12,829 Milyar realisasi sebesar Rp 6,047 Milyar atau 47,14 persen. Dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan target Rp 4,740 Milyar dengan realisasi sebesar Rp 3,938 Milyar atau persentase 83,09 persen.

Selanjutnya lain-lain pendapatan daerah yang sah target Rp 77,112 Milyar realisasi sebesar Rp 74,728 milyar atau 96,91 persen.

Dana Perimbangan
Kedua dana perimbangan target Rp 1,034 T realisasi Rp 962,852 milyar atau 93,09 persen. Sebagai gambaran dana perimbangan dijelaskan, untuk dana bagi hasil pajak dan bukan pajak target Rp 220,741 milyar realisasi Rp 174,471 milyar atau 79,04 persen.

Dana alokasi umum target Rp 600,606 Milyar realisasi Rp 600,606 Milyar atau 100 persen. Dana alokasi khusus target Rp 212,997 Milyar realisasi sebesar Rp 187,775 atau 88,16 persen.

Lain-lain pendapatan yang sah
Dan lain-lain pendapatan yang sah target Rp 293,889 milyar realisasi sebesar Rp 281,582 Milyar atau 95,81 persen.

Kemudian untuk gambaran lain-lain pendapatan yang sah, pertama dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya target Rp 82,100 milyar realisasi sebesar Rp 74,810 milyar atau 91,12 persen.

Dana penyesuaian dan otonomi khusus target Rp 166,211 milyar realisasi sebesar Rp 166,211 milyar atau 100 persen. Dan untuk Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya target Rp 45,577 milyar realisasi sebesar Rp 40,560 milyar atau 88,99 persen.

Belanja Daerah

Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penangananannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung berdasarkan Perubahan APBD Kuansing Tahun Anggaran 2017 dengan target belanja ditetapkan sebesar Rp 1,476 Trilyun sampai dengan akhir tahun anggaran 2017 tercatat realisasi belanja daerah sebesar Rp 1,361 T atau 92,19 persen.

Belanja tidak langsung
Dengan rincian belanja pertama belanja tidak langsung target belanja Rp 897,173 Milyar dengan realisasi sebesar Rp 863,222 Milyar atau 96,22 persen.

Untuk gambaran rincian belanja tidak langsung dijelaskan, pertama belanja pegawai target belanja Rp 616,975 milyar realisasi sebesar Rp 592,985 milyar atau 96,11 persen. Belanja hibah target Rp 11,827 milyar realisasi sebesar Rp 10,263 milyar atau 86,78 persen. Dan balanja bantuan sosial target Rp 6 Milyar realisasi sebesar Rp 348,480 juta atau 5,81 persen.

Selanjutnya belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/kabupaten kota, pemerintahan desa dan partai politik target Rp 261,371 milyar realisasi sebesar Rp 259,624 milyar atau 99,66 persen. Dan belanja tidak terduga target Rp 1 milyar realisasi nol persen.

Belanja langsung
Belanja langsung target belanja Rp 579,272 milyar realisasi sebesar Rp 497,872 milyar atau 85,95 persen. Dengan rincian belanja pegawai target Rp 81,007 milyar realisasi sebesar Rp 71,410 milyar atau 88,15 persen.

Belanja barang dan jasa target Rp 264,551 milyar realisasi sebesar Rp 223,153 milyar atau 84,35 persen. Belanja modal target Rp 233,714 milyar realisasi sebesar Rp 203,308 milyar atau 86,99 persen.

Pembiayaan Daerah
Selanjutnya pembiayaan daerah tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp 29,785 milyar.

Untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang ada pada undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pembagian urusan pemerintah terdapat lima pembagian urusan diantaranya urusan wajib. Untuk urusan wajib terbagi dua pertama wajib pelayanan dasar dan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, penunjang urusan, urusan pendukung dan urusan kewilayahan.

Untuk urusan wajib dengan anggaran sebesar Rp 912,920 Milyar. Urusan wajib terbagi dalam dua urusan antara lain urusan wajib pelayanan dasar dengan anggaran sebesar Rp 848,301 milyar dan urusan wajib non pelayanan dasar dengan anggaran sebesar Rp 64,618 milyar.

Kemudian urusan yang kedua adalah urusan pilihan dengan anggaran sebesar Rp 44,152 milyar. Urusan ketiga adalah penunjang urusan dengan anggaran sebesar Rp 347,028 milyar. Urusan keempat urusan pendukung dengan anggaran sebesar Rp 131,899 milyar. Urusan kelima urusan kewilayahan jumlah yang dianggarkan sebesar Rp 35,987 milyar.

Untuk urusan wajib pelayanan dasar diantaranya Dinas pendidikan kepemudaan dan olahraga dengan anggaran Rp 513,974 milyar. Dinas kesehatan dengan anggaran sebesar Rp 102,274 milyar. RSUD Teluk Kuantan dengan anggaran Rp 49,549 milyar. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan anggaran sebesar Rp 160,099 Milyar.

Pada tahun 2017, urusan pilihan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kuansing dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, diantaranya yang menyedot anggaran paling besar adalah organisasi Dinas pertanian dengan anggaran sebesar Rp 29,318 Milyar diikuti Dinas perikanan dan kelautan sebesar Rp 5,828 milyar, Dinas pariwisata dan kebudayaan sebesar Rp 4,573 milyar.

Kemudian posisi keempat Dinas koperasi usaha kecil, menengah, perdagangan dan perindustrian dengan  anggaran sebesar Rp 4,432 milyar.

Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Pemkab Kuansing juga melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi vertikal yang ada didaerah baik untuk bidang ketentraman dan ketertiban, bidang teritorial, peradilan dan hukum serta keagamaan.

Dengan pelaksanaan kegiatan diantaranya memberikan bantuan hubungan kerjasama kepada komando distrik militer sebesar Rp 450 juta, kepada Kepolisian Rp 750 juta, Kementrian agama Rp 60 juta, KPU Rp 75 juta, BNNK Kabupaten Rp 200 juta, dan kepada Panwaslu Rp 250 juta.  (Adv)