INHIL - Unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) masa jabatan 2019-2024 diambil sumpah jabatan, Kamis (3/9/2019) pagi.

Adapun unsur pimpinan DPRD Kabupaten Inhil yang dilantik adalah Ketua DPRD DR H Ferriyandi ST MM dari Partai Golkar, Wakil Ketua DPRD Edy Gunawan SE MSI dari PKB, DR H Maryanto SE MH dari PDIP, dan Andi Rusli dari PPP.

Pengambilan sumpah tersebut langsung dipimpin Wakil Pengadilan Negeri Tembilahan dan disaksikan Bupati Inhil, Wakil Bupati Inhil, Sekda Inhil, Kapolres Inhil, Dandim 0314 Inhil, Sulastri Anggota DPRD Provinsi Riau, Nugroho Anggota DPRD Provinsi Riau, KPU Kabupaten Inhil, Bawaslu Kabupaten Inhil, dan lainnya.

Pasca pengambilan sumpah, kata ketua DPRD Inhil Ferryandi, nanti malam akan melaksanakan rapat paripurna tentang pembentukan pansus. Yaitu pansus tata tertib, pansus kode etik dan pansus acara bk.

Kemudian, meskipun HM. Wardan sebagai pimpinan di Partai Golkar yang saat ini sebagai Bupati Inhil, dan dia juga di partai yang sama, sebagai pimpinan harus melebur sebagai pimpinan DPRD yang netral.

"Tidak adalagi paksi-paksi, sebagai pimpinan DPRD Inhil kita harus bersama mengutamakan kepentingan masyarakat. Mendorong pembangunan dan pencepatan pembangunan untuk kepentingan warga," kata Ferryandi.

Dia berharap untuk anggota DPRD selalu kompak, disiplin dan bertanggung jawab menjalankan tugasnya. Tentunya bersama menggiring aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas komisi.

"Harapan itulah yang kita harapkan untuk kenerja kedepannya agar lebih baik lagi," tuturnya.

Untuk Pemkab Kabupaten Inhil agar selalu bekerjasama dengan DPRD Inhil serta kata Ferryandi DPRD Inhil akan terus mengawal Pemkab Inhil baik secara pekerjaan dan lainnya, dan menekankan Pemkab Inhil agar segra melaksanakan pembangunan sesuai dengan jadwal.

Kemudian Bupati Inhil HM Wardan mengucapkan tahniah kepada ketua dan wakil ketua definitip periode 2019-2024 yang dilantik pada hari ini. Dia juga mengingatkan visi pembangunan daerah yang disepakati bersama menjadi prioritas, serta fungsi wewenang dan kewajiban untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab demi kepentingan rakyat.

"Saya sangat berharap energi yang kita miliki tidak terkuras hanya untuk mempersoalkan sesuatu yang telah memiliki mekanisme yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku warga negara berkewajiban tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan segala persoalan perdebatan kisruh sengketa harus kita kembalikan kepada mekanisme yang berlaku sebagai konsekuensi kita sebagai negara hukum,"katanya saat diwawancarai awak media.

Bupati menilai, selama ini telah dilakukan banyak hal untuk kepentingan rakyat tetapi masih banyak juga yang harus dilakukan dengan menetapkan kebutuhan rakyat yang mendesak saat ini, kita berada di akhir tahun anggaran 2019 sehingga membutuhkan kerja keras untuk pencapaian program yang telah direncanakan.

"Saya berharap kebersamaan yang telah terbangun selama ini antara pemerintah daerah dan DPRD dapat terus dipelihara dan semakin dikuatkan terutama dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Inhil," tutup Wardan.

Penulis : Yendra
Editor : Yusni Fatimah

BERITA LAINNYA
Sempat Nyungsep, Kini Harga Cabai Merah di Pekanbaru Mulai Pedas Lagi Jelang Peresmian, Pj Gubri Minta Kasatpol PP Kerahkan Personel Pantau Quran Center Peringatan Dini: Waspada Hujan Lebat Mengguyur Riau Sore Ini Kapolres Pelalawan Awasi Langsung Proses Penerimaan Calon Anggota Polri Angka Stunting di Pekanbaru Turun, Pj Wako Minta OPD Saling Bersinergi		Wow, Harga Emas Antam 1 Gram di Pekanbaru Melejit Jadi Rp1.345.000 16 Ribu Wisatawan Kunjungi Taman Rekreasi Alam Mayang Saat Libur Lebaran Titik Api di Riau Nihil, Hotspot Sumatera Terdeteksi di 4 Provinsi Pagi Ini Alfedri: Renja 2025 Harus Naikkan Indek Kesejahteraan Masyarakat Siak Konsumsi Bahan Bakar Minyak di Riau Meningkat Selama Idulfitri 1445 H