Bengkalis
Pemkab Bengkalis | DPRD Bengkalis
 
+ INDEX BERITA

16:18 - Passing Grade Terlalu Ting...
16:34 - Terkait Rasionalisasi Angg...
15:06 - Soal WTP untuk Bengkalis, ...
20:44 - Berkah Ramadan, Ketua DPR...
16:45 - Abdul Kadir Bagi Sembako G...
17:04 - Dihadiri Ketua DPRD Bengka...
13:56 - TPP Cair 4 Bulan, BPKAD Be...
15:19 - Ungkap Sabu Senilai Rp 70 ...
11:24 - Nasib Dusun Bandar Sari, G...
23:16 - Reses di Pambang Pesisir, ...
12:55 - Pemberdayaan Ekonomi Masya...
18:32 - Rumah Dinas Ketua DPRD Ben...
23:39 - Ranperda Zakat Infak dan S...
19:42 - Komisi I Kunker ke Depdagr...
16:44 - Komisi II : Pelabuhan Haru...
16:27 - Sidang Paripurna, DPRD Be...
15:19 - Komisi III : Pembayaran Hu...
15:43 - Ketua DPRD : Birokrasi Ber...
11:32 - Dewan Minta PT.BLJ Kemban...
11:18 - Komisi C DPRD Bengkalis se...
 
Terkait Hutang Pihak Ketiga, Komisi III: Penjabaran APBD 2018 Harus Dilakukan Perubahan
Selasa, 23/01/2018 - 16:38:01 WIB

BENGKALIS - Ketua Komisi III DPRD Bengkalis Indrawan Sukmana ST menyarankan kepada Pemkab Bengkalis untuk melakukan perubahan penjabaran terhadap struktur APBD 2018 dengan merubah kode rekening dikegiatan, terkait hutang kepada pihak ke tiga. Hal tersebut dilakukan agar bisa menjadi dasar pembayaran pada tahun 2018.

"Agar hutang kepada pihak ketiga bisa dibayarkan, maka harus dianggarakan kembali pada akun belanja dalam APBD 2018 sesuai dengan kode rekening yang berkenaan dengan cara melakukan perubahan penjabaran pada APBD tahun 2018," ujar Indrawan Sukmana, didampingi wakil ketua Firman  Selasa (23/01/2018).

Selain itu hasil konsultasi Banggar DPRD Bengkalis dengan TAPD Propinsi Riau juga memberikan hal yang serupa dengan mempedomani Permedagri nomor 33 tahun 2017, untuk melakukan perubahan penjabaran APBD tahun 2018 tersebut terkait pembayaran terhadap hutang pihak ketiga.

Dikatakannya lagi untuk mengakomodir keinginan pihak ketiga terkait hutang tersebut, Pemkab Bengkalis diminta untuk segera mempercepat realisasi APBD tahun 2018, diantaranya pembayaran gaji dan pembiayaan rutin lainnya serta pemenuhan administrasi terkait pelaksanaan APBD 2018.

"Logikanya bagaimana kita melakukan perubahan sementara APBD murni yang sudah disahkan belum terlaksana sampai saat ini, untuk itu diharapkan kepada TAPD Kabupaten Bengkalis segera melakukan tahapan tersebut", tegasnya lagi.

Ditambahkannya juga bahwa DPRD saat ini pada prinsipnya tetap menunggu terkait pelaksanaan APBD tahun 2018, dan harus segera melaporkan apa bila ada perubahan terhadap penjabaran struktur APBD ini.


Penulis : Alfisnardo


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Utang Pemerintah hingga Oktober 2018 Capai Rp 333,7 Triliun
  • Petugas Gabungan Masih Berupaya Evakuasi Harimau Sumatera di Inhil
  • Di Hadapan Kapolri, Plt Gubri Bersama Dirut Bank Riau Kepri Teken MoU Samsat Nasional
  • Senggol Istri Orang, Pria di Inhil Kena Bacok Sang Suami
  • Kirab Kota Taruna AAL Angkatan ke-64 Tahun 2018 di Dumai Meriah
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved