BENGKALIS - Mencuatnya rumor di tengah masyarakat bahwa tahun anggaran 2017 ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis bakal terancam dirasionalisasi lagi mencapai 20 persen dari total APBD yang disahkan, mendapat respon dari kalangan dewan sendiri.

Seperti disampaikan anggota Komisi III DPRD Bengkalis yang membidangi keuangan daerah, H Azmi Rozali Fatwa SIP bahwa pihak eksekutif diwarning harus menyelamatkan anggaran yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak terutama masyarakat sekiranya memang terjadi rasionalisasi APBD tahun ini.

"Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus menyikapi rasionalisasi dengan bijaksana, tidak mengorbankan kepentingan masyarakat, khususnya program pembangunan yang menyangkut dengan infrastruktur serta peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Bengkalis," kata Azmi, Selasa (25/4/2017) mengingatkan.

Politisi PKS itu juga mengharapkan supaya dalam melakukan rasionalisasi harus objektif, dimana kegiatan-kegiatan mubazir seperti anggaran rutin di organisasi pemeirntahan daerah (OPD) seharusnya menjadi prioritas pengurangan. Misalnya, pengadaan AC (Air Conditioner), pembelian kain gorden, meja, kursi serta yang dianggap tidak penting.

"Yang tak kalah pentingnya belanja tidak langsung seperti perjalanan dinas yang tidak urgen, kegiatan sosialisasi dan seminar yang kurang bermanfaat harus dihilangkan. Termasuk yang tak kalah pentingnya adalah Tambahan penghasilan Pegawai (TPP) juga harus dirasionalisasi," kata Azmi menegaskan.

Terpisah, anggota Komisi II DPRD Bengkalis Johan Wahyudi juga sependapat. Namun menurutnya, rasionalisasi anggaran tahun ini juga belum dapat dipastikan, apakah memang akan dilakukan atau tidak karena sejauh ini belum ada informasi pasti soal tersebut.

Kalau memang dilakukan rasionalisasi sambung Johan, sebaiknya sebelum kegiatan pengadaan barang dan jasa dilakukan pelelangan sebaiknya dilakukan pengurangan kegiatan, terutama belanja tidak langsung yang berada diseluruh OPD Pemkab Bengkalis. Pemangkasan anggaran jangan sampai berdampak kurang baik terhadap proses pembangunan di Kabupaten Bengkalis.

"Tahun 2016 lalu, terjadi tunda bayar terhadap kegiatan proyek, kita meminta supaya tahun ini tidak terjadi lagi apabila memang terjadi rasionalisasi anggaran. TAPD harus terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Kementerian keuangan apakah memang 20 persen DBH tahun ini ditunda transfer atau tidak barulah diambil kebijakan," saran Johan, dari Partai Nasdem.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset daerah (BPKAD) Bengkalis H Bustami HY SH soal bakal kembali terjadinya rasionalisasi anggaran, ia belum dapat memastikannya. Karena sejauh ini belum ada surat resmi dari kementerian keuangan RI di Jakarta, terkait akan terjadinya tunda bayar mencapai 20 persen.

Untuk diketahui, apabila memang terjadi rasionalisasi APBD sebesra 20 persen dari total APBD yang disahkan sebesar Rp3,69 triliun pada akhir Desember lalu, maka realisasi APBD Bengkalis pada tahun 2017 ini hanya berkisar pada angka Rp2,9 triliun lebih.

Penulis  : Zulkarnaen
Editor    : Unik Susanti