BENGKALIS - Komisi II DPRD Bengkalis menjadwalkan minggu depan rapat kerja bersama pihak yang terkait dalam mencari penyelesaian terhadap nasib puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Juga bakal dibahas persoalan program kegiatan yang telah berjalan pada kegiatan APBD tahun 2016 pada Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Bengkalis yang saat ini kewenangan diambil alih oleh pusat.

Termasuk soal kosongnya sejumlah jabatan dari Kadis, Sekretaris, Kabag Keuangan dan PPTK yang sudah dipindahkan ke SKPD lain.

"Kita tadi pagi di Komisi II sudah melakukan rapat internal yang membahas persoalan pada Distamben Bengkalis dan dijadwalan minggu depan akan melakukan hearing dengan sejumlah pihak terkait untuk mencari titik terang dalam menyelesaikan  persoalan ini," ujar Ketua Komisi II DPRD Bengkalis Sahrial, Selasa (4/10/2016).

Selain itu kata Sahrial apabila nanti dalam pertemuan nanti juga tidak menghasilkan jawaban dalam menyelesaikan persoalan ini, maka untuk alternatif lain Komisi II akan mengkonsultasikan persoalan ini ke Kementrian Dalam Negeri agar ada solusi yang diberikan nantinya.

"Kalau hasil rapat kerja tersebut nantinya juga tidak terjawab, maka kita akan mengkonsultasikan ini kepada Kementrian Dalam Negeri agar ada petunjuk apa yang harus dilakukan Pemkab Bengkalis terhadap persoalan ini," katanya lagi.

Seperti diberitakan sebelumnya sebanyak 40 PNS pada Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Bengkalis saat ini tidak memiliki kejelasan nasib, akibat kewenangan atas dinas tersebut diambil alih oleh pusat. Ditambah lagi kosongnya jabatan Kadis beserta Sekretaris yang pindah mengisi jabatan lain saat dilantik oleh Bupati, Senin (3/10/2016) di lantai IV kantin Bupati.

Dalam pelantikan tersebut T. Ilyas yang sebelumnya menjabat Kadistamben dipindahkan mengisi kekosongan pada Asisten III, sedangkan Yuhelmi yang sebelumnya menjabat Sekretaris Distamben mendapatkan posisi yang sama sebagai Sekretaris Dispenda Bengkalis.

Selain itu Kabag Keuangan pada Distamben tersebut juga dipindahkan ke posisi yang lain ditambahkan lagi sejumlah Pejabat Pelaksana Kegiatan Teknis (PPTK) juga pindah dari Distamben tersebut.

Akibat banyaknya kekososngan jabatan ini puluhan PNS pada dinas tersebut seperti anak ayam kehilangan induk. Bahkan sejumlah kegiatan yang sudah ditenderkan dan sudah dilaksanakan bakal terancam tidak akan dibayarkan karena tidak ada lagi pejabat yang berwenang yang memilki tanggung jawab atas kegiatan tersebut.

Penulis : Alfisnardo
Editor : Yusni Fatimah