BENGKALIS - Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bengkalis tentang Monitoring dan Identifikasi Sengketa Lahan Kehutanan dan Perkebunan akan mengadakan pertemuan dengan masyarakat Pulau Rupat, baik kecamatan Rupat maupun Rupat Utara. Agenda pertemuan akan dilaksanakan pada Sabtu (11/6/2016) di gedung serbaguna kantor Camat Rupat di Kota Batupanjang.

Di pulau Rupat, masyarakat di 6 desa/kelurahan, bersengketa kepemilikan lahan dengan PT. Sumatera Riang Lestari dan sejumlah perusahaan yang mendapat izin HGU dari Badan Pertanahan Nasional. Beberapa langkah penyelesaian sudah diupayakan oleh Pemkab Bengkalis, melalui Dinas Kehutanan.

"Namun pansus ingin mengetahui permasalahan sengketa lahan tersebut secara langsung dari mulut masyarakat, karena dengan demikian apa yang dirasakan oleh masyarakat, juga dapat dirasakan oleh kami, perwakilan mereka di DPRD Kabupaten Bengkalis," ujar Ketua Pansus, H Azmi R Fatwa.

Dikatakan, pertemuan besok hari (hari ini,red) difasilitasi oleh Camat Rupat, Fahrizal, dan akan dihadiri oleh beberapa anggota Panitia Khusus. Azmi berharap dari pertemuan tersebut, permasalahan konflik lahan yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan swasta yang mendapat izin HPHTI dari Menteri Kehutanan di masa lalu, dapat dipahami dan diidentifikasi secara jelas dan sungguh-sungguh.

"Hasil dari pertemuan tersebut akan membuat bobot rekomendasi Pansus kepada Sidang Paripurna DPRD dengan agenda pengambilan keputusan, akan lebih tinggi dan bermakna," katanya.

Bagi masyarakat Pulau Rupat yang mengikuti pemberitaan di media massa, Azmi mengharapkan untuk hadir dan ikut memberikan saran dan masukan. "Karena saran dan masukan, serta laporan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Pansus, akan menjadi temuan kami di lapangan, untuk memperkuat laporan Pansus nantinya," ujar Azmi.

Penulis : Zulkarnaen
Editor : Yusni Fatimah